Suara.com - Presiden Jokowi telah melangsungkan pertemuan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu yang dibahas, yakni soal peluang Demokrat bergabung dengan pemerintah.
Terkait hal tersebut PPP sebagai salah satu partai pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi jika memang ada partai di luar Koalisi Indonesia Kerja yang ingin bergabung.
Sekjen PPP Arsul Sani hanya mensyaratkan partai yang baru bergabung harus tertib. Namun, Arsul belum menjelaskan besarnya peluang untuk masuk dan bergabung menjadi koalisi tertuju pasa partai mana.
“Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadap pemerintahan. Kritis boleh dalam konteks menjalankan tugas pengawasan di parlemen, namun tidak berperilaku seperti oposisi dalam model pemerintahan parlementer,” kata Arsul kepada wartawan, Jumat (11/10/2019).
Arsul kemudian berujar bahwa PPP menanggapi santai bila memang ada partai lain yang kemudian bergabung.
Ia menyebut bahwa PPP tak takut bakal kehilangan jatah kursi di kabinet lantaran harus terbagi dengan partai lain yang jumlahnya lebih banyak karena ada tambahan.
Ia percaya bahwa PPP yang mendukung pencalonan Jokowi sejak awal tidak akan dilupakan dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi.
“Masak khawatir, Pak Jokowi enggak akan meninggalkan PPP kok,” ujar Arsul.
Diketahui, Presiden Jokowi telah melakukan pertemuan dengan SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan SBY memberikan sejumlah masukkan untuk periode kedua pemerintahannya.
Baca Juga: Bahas Peluang Demokrat Gabung, Jokowi: SBY Belum Sampai Mengusulkan Nama
Selain itu, Jokowi mengakui dalam pertemuan itu SBY juga dibahas soal peluang Partai Demokrat bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Ditanyakan ke Pak SBY langsung. Kita bicara itu (peluang Demokrat) tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi.
Saat ditanya apakah SBY mengusulkan nama kader Partai Demokrat untuk masuk kabinet periode kedua, Jokowi membantah. Jokowi menyebut pertemuan tersebut belum membahas nama kader yang diusulkan menjadi menteri.
"Enggak sampai ke sana, belum sampai ke sana," tandasnya.
Berita Terkait
-
Prabowo Bakal Temui Jokowi di Istana Sore Ini
-
Ngobrol Banyak dengan SBY di Istana, Tapi Jokowi Akui Tak Bahas Perppu KPK
-
Bahas Peluang Demokrat Gabung, Jokowi: SBY Belum Sampai Mengusulkan Nama
-
Sudah Ajukan Konsep, Demokrat Siapkan AHY jadi Menteri Jokowi
-
Jokowi Bakal Angkat Pelaksana Tugas Isi Posisi Kosong Menteri
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO