Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meyakini, partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokwi - Maruf Amin selama 5 tahun ke depan.
Hal tersebut merupakan respons terhadap pemberitaan yang menyebut PKS bakal "menjomblo" sebagai oposisi.
"PKS yang terancam menjomblo sebagai oposisi. Menjomblo kok terancam? Bukankah dulu Koes Plus punya lagu ceria 'Bujangan'?!" tulis HNW di akun Twitter pribadinya.
Menurut HNW, ada pihak yang tidak menyukai PKS menjadi parai oposisi.
"Tapi saya sih yakin, PKS enggak akan dibiarkan menjomblo sebagai oposisi. Ada pihak yang tak suka PKS menikmati privelege sebagai oposisi," imbuhnya.
Pernyataan Hidayat Nur Wahid ini disampaikan setelah partai-partai koalisi PKS mulai mendekat ke kubu Jokowi - Maruf.
Pada Pilpres 2019, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Sebut saja SBY, Prabowo dan Zulkifli Hasan sudah bertemu Presiden Jokowi di Istana. Hanya PKS yang belum diundang Jokowi.
Cuitan Hidayat Nur Wahid itu telah mendapatkan lebih dari 300 retweet dan 1600 like pada Sabtu siang.
Baca Juga: Hari Terakhir Kerja, Jokowi dan Jusuf Kalla Kompak Pakai Wastra Nusantara
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup