Mohammad Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957 merupakan akademisi dan hakim berkebangsaan Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013.
Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Semasa muda ia juga aktif sebagai aktivis PII dan HMI.
Pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura.
Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan, Madura
Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta
Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Sarjana Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Magister Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Profesor Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984–)
Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986–1988)
Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988–1980)
Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991–1993)
Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994–2000)
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996–2000)
Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997–1999)
Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002–2005)
Rektor Universitas Islam Kadiri (2003–2006)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010–)
Ketua Dewan Penyantun Yayasan Alumni Undip Badan Penyelenggara Universitas Semarang (USM) (2018–)
Jabatan di pemerintahan
Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999–2000)
Menteri Pertahanan Republik Indonesia
Menteri Kehakiman (2000–2001)
Anggota DPR RI, menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004–2008)
Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)
Anggota Dewan PengarahUnit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017–2018)
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2018–)
Baca Juga: Jelang Pengumuman Kabinet Jokowi, Sejumlah Kemeja Putih Dibawa ke Istana
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Pelatih Indonesia All Stars Minta Pemain Jangan Minder Saat Tantang Aston Villa
-
Promo RI: Belanja Kebutuhan Harian di Farmers Market dan Pasarina Dapet Diskon Besar!
-
Raih Opini WTP BPK, Purbaya Klaim Jadi Bukti Fiskal Sehat
-
Mendiktisaintek Didesak Tindak Lanjuti Rekomendasi Irjen soal Dugaan Plagiasi Guru Besar Unsoed
-
Bayar Cicilan Kendaraan Pakai BRImo Bisa Dapat Cashback 10 Persen, Cek Syaratnya!
-
Bea Cukai Ungkap Penerimaan Negara dari Ekspor Sawit Pangkalan Bun Tembus Rp 1,74 Triliun
-
Sempat Sulitkan Timnas Indonesia, John Herdman Angkat Topi Buat Timor Leste
-
Investasi Rp1 Triliun, Jakarta Kembangkan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi di Banten
-
Di Balik Kemenangan Gugatan MBG, Putusan MK Dinilai Sarat Kompromi Politik
-
Mahasiswa UGM Terangi Jalan Gelap Banyuwangi, Hadirkan Energi Bersih dan Ekonomi Sirkular