Suara.com - Ketua Umum Organisasi Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi calon Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).
Meski sempat bilang akan membubarkan Projo, namun hal itu urung dilakukan lantaran mendapatkan kesempatan untuk mencicipi kursi wamen.
Budi yang datang ke Istana Kepresidenan mengenakan kemeja putih itu menjelaskan bahwa niatan Projo bubar itu memang ada. Namun, Budi tak mengelak kalau Jokowi meminta ia untuk membantunya di dalam kabinet.
"Ya kami mau pamit tapi ditugaskan lagi, gimana dong? Berarti kan mau enggak mau kita harus... karena projo itu kan setia di garis rakyat," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019).
Budi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya tugas Projo itu sudah selesai ketika Kabinet Indonesia Maju resmi terbentuk dalam artian pemerintahan Jokowi - Maruf Amin sudah berjalan. Dirinya lalu menerangkan bahwa saat ini Projo pun harus mengubah yang awalnya menjadi tim pemenangan.
"Ternyata ada tugas baru kita harus mengubah mesin engine organisasi kita. Dari tim pemenangan jadi tim yang terus bekerja untuk rakyat dan untuk negeri ini," tandasnya.
Diketahui, Organisasi relawan pendukung Joko Widodo, ProJokowi (Projo) menyatakan nonaktif atau vakum. Salah satunya penyebabnya adalah masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Sekjen Projo Handoko mengatakan banyak rasa kecewa yang muncul dari relawan Projo di berbagai tingkat karena keputusan Jokowi menjadikan Prabowo menjadikan anak buahnya. Lantaran, Prabowo merupakan lawan politik bagi Projo selama masa Pemilu lalu.
"Kekecewaan itu kami tangkap dan kami memahami itu. Kami menilai ini menjadi sebuah realitas politik yang cukup tidak biasa. Sehingga kita menjadi sulit untuk menerima kenyataan itu," ujar Handoko di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).
Baca Juga: Akui Kagum, Angela Tanoesoedibjo: Saya Gak Sabar Kerja Bareng Wishnutama
Namun menurut Handoko, faktor utama vakummya Projo adalah karena Jokowi telah terpilih sebagai Presiden periode 2018-2024. Menurutnya Projo sendiri dibentuk dengan tujuan berkampanye demi kemenangan Jokowi.
Berita Terkait
-
Relawan Projo Bubar Gegara Prabowo jadi Menhan, PDIP Ogah Pusing
-
Prabowo Gabung Kabinet Jokowi, Projo: Semua Jadi Cebong pada Akhirnya
-
Cerita Projo Kecewa karena Menteri Pilihan Jokowi Hingga Janji Erick Thohir
-
Beda Sikap dengan ProJo, Seknas Jokowi Pilih Dukung Kabinet Indonesia Maju
-
Tak Sudi Prabowo Masuk Kabinet, Projo Ancam Bubar
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Nama Dedi Congor Muncul di Sidang, KPK Telusuri Aliran Dana Rp30 Miliar dari Bos Blueray Cargo
-
Satu Suara dengan Megawati, GNB Singgung Keresahan Sama Soal Kondisi Bangsa
-
Keir Starmer Mundur, Andy Burnham Calon Kuat Perdana Menteri Inggris Baru
-
Anak Kritik Ada Ulat di Sayur! Emak-emak Ini Tetap Dukung MBG Demi Hemat Uang Jajan
-
Biodiesel B50 Segera Diterapkan, Pakar Ungkap Efeknya di Mobil Tua
-
4 Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Banding, Amnesty Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi ITDC di Proyek Mandalika
-
Kasus Ijazah Jokowi: Mengapa Roy Suryo dan dr Tifa Tak Pilih Damai?
-
DPRD DKI Fokuskan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Publik
-
Antrean 1.000 Pencari Kerja di Malaysia Jadi Alarm, Indonesia Terancam Hadapi Situasi Serupa!