Suara.com - Papua Selatan disebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah dipastikan menjadi provinsi baru di Indonesia.
Di sisi lain, Tito Karnavian didesak memberi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kartu kuning. Simak lima berita terpopuler SUARA.com pada Selasa (29/10/2019).
1. TOK! Papua Selatan Akan Jadi Provinsi Baru di Papua, Hasil Pemekaran
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pembahasan soal pemekaran Provinsi Papua telah memasuki babak baru. Pembentukan Provinsi Papua Selatan disebut sudah dipastikan terjadi.
Kepastian soal pemekaran Papua Selatan itu didapatkan setelah Tito mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkunjung ke Papua.
2. FIX! Wapres Maruf Amin Tak Akan Lepas Jabatan Ketua Umum MUI
Wakil Presiden Maruf Amin tetap menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Maruf Amin akan rangkap jabatan.
Namun posisi Maruf Amin kini berstatus Ketua Umum MUI non aktif. Ketua Komisi Seni dan Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sodikun mengatakan Maruf Amin masih menjabat sebagai Ketua Umum hingga Musyawarah Nasional pada 2020 mendatang.
Baca Juga: Didesak Berikan Anies Kartu Kuning, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian
3. Didesak Berikan Anies Kartu Kuning, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian enggan menanggapi secara spesifik terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tak transparan. Tito hanya mengimbau seluruh anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus tepat sasaran.
Tito mengatakan tugas Kemendagri salah satunya yakni melakukan pembinaan terhadap pembangunan di daerah. Apalagi, kata dia, setidaknya pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sekitar Rp 800 triliun kepada pemerintah-pemerintah daerah.
4. Mendagri Tito Mendadak Datangi Kantor Mahfud MD, Ada Apa?
Berita Terkait
-
Pulang dari Papua, Tito Dapat Kejutan Ulang Tahun di Kemendagri
-
Setelah Tito, Dubes Australia Ikut Temui Mahfud MD
-
Pembentukan Provinsi Papua Selatan Tinggal Tunggu Pemekaran Kota Merauke
-
Didebatkan Orang Adat, Papua Tengah Belum Resmi jadi Provinsi Baru
-
FIX! Wapres Maruf Amin Tak Akan Lepas Jabatan Ketua Umum MUI
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Bali
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif