Suara.com - Media sosial tengah diributkan oleh perbincangan panas soal anggaran kontroversial Pemprov DKI Jakarta.
Topik soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mulai menjadi sorotan warganet setelah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mempertanyakannya.
Salah satu yang mencuri perhatiannya yaitu anggaran di pos Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem Aibon, yang mencapai Rp82,8 miliar.
William menulis di Twitter, Selasa (29/10/2019) malam, telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang berarti seorang murid akan mendapatkan sebanyak dua kaleng lem Aibon setiap bulan.
Setelah banyak yang me-retweet cuitan itu, William pun membongkar satu per satu anggaran mencurigakan Pemprov DKI Jakarta, yang kemudian memicu reaksi warganet. Berikut lima anggaran Pemprov DKI Jakarta yang paling disoroti:
1. Lem Aibon
Anggaran lem Aibon tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di situs resmi penyedia data APBD DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id.
Dalam situs tersebut dituliskan, lem Aibon dianggarkan untuk kebutuhan pendidikan 37.500 orang, dengan harga satuan Rp184.000 untuk 12 bulan atau 1 tahun. Totalnya, untuk anggaran ini, dituliskan sebesar Rp82.800.000.
Sekretaris Disdik DKI Jakarta Susi Nurhati kemudian menduga, anggaran yang masuk di situs resmi itu salah ketik.
Baca Juga: Buruh Akhirnya Bertemu Anies, Lahirkan Tim 7 UMP Jakarta
"Kami sedang cek kembali. Apakah ini salah ketik atau bagaimana," ujar Susi saat dihubungi, Selasa (29/10/2019).
2. Pulpen
Dalam KUA PPAS DKI Jakarta, anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) pulpen Disdik DKI Jakarta juga diketahui mencapai nilai yang fantastis, yaitu Rp123,8 miliar.
Untuk per buahnya pulpen tersebut dianggarkan Rp105.000, kemudian dikalikan sebanyak 98.322,86 untuk 12 bulan atau satu tahun.
3. Influencer
Pemprov DKI Jakarta sempat menganggarkan Rp5 miliar untuk pengadaan jasa promosi atau influencer pariwisata di Ibu Kota.
Berita Terkait
-
Pemprov Akui Anggaran Rp 82 Miliar Lem Aibon Tak Salah Input
-
Tak Hanya Lem Aibon, Jakarta Juga Anggarkan Rp 124 Miliar buat Beli Bolpoin
-
Anggaran Rp 82 M untuk Lem Aibon, Buat Beli Mobil Menteri Bisa Dapat Segini
-
LIVE STREAMING: PSI Bongkar Keanehan Anggaran Anies Baswedan
-
Begini Tanggapan Kocak Warganet soal Pembelian Lem Aibon Rp 82 Miliar
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?