Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau para menterinya agar dapat menyikapi kenaikan tarif BPJS dengan hati-hati. Ia ingin agar persoalan tersebut tidak sampai memancing amarah publik seperti di negara lain.
Dilansir dari setkab.go.id, Jokowi mencontohkan gejolak yang terjadi Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang hanya sebesar 4%.
Kenaikan tarif itu menciptakan pro dan kontra yang berkepanjangan di Chile hingga pada akhirnya terjadi perombakan besar-besaran di kabinet pemerintahan mereka.
“Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.
Dalam kasus ini, Presiden Jokowi meminta perhatian dari para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Jangan sampai, lanjut Presiden, kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau tidak diterangkan dengan jelas, membuat masyarakat jadi ragu. Kata dia, bisa-bisa muncul anggapan bahwa pemerintah memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.
Jokowi menambahkan, padahal pada 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp 41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp 48,8 triliun,” jelas Presiden Jokowi.
Baca Juga: Demo Tolak Iuran BPJS Naik, Buruh Minta Menaker Ida Fauziyah Keluar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu