Suara.com - Elemen Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis (31/10/2019) hari ini sejak pukul 10.00 WIB. Mereka meminta Menaker Ida Fauziyah untuk datang langsung mendengarkan aspirasi mereka.
Sekjen KSPI Riden Hatam Aziz mengatakan, pejabat eselon I dari Kemenaker memang sudah membukakan pintu bagi peserta aksi untuk mediasi, namun mereka menuntut langsung bertemu Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah.
"Informasinya sudah ada, tapi saya dengan masih level dirjen atau direktur, oleh karena itu kami masih keberatan untuk ketemu, kami minta ketemu dengan ibu menteri langsung," kata Hatam di lokasi.
Pihak KSPI masih terus menunggu Menaker untuk bertemu langsung mendengarkan aspirasi mereka sembari menunggu buruh lain dari Jabodetabek berkumpul.
"Pihak dalam sudah berkomunikasi dengan kami, tapi kami masih menunggu teman-teman kami yang di daerah masih di perjalanan, mungkin setelah kumpul semua baru kami bersedia masuk ke dalam," tegasnya.
Diketahui, para buruh KSPI membawa tiga tuntutan ke Kemenaker hari ini, antara lain Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015, Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, dan Naikkan UMP dan UMK sebesar 10-15 persen.
Menurut buruh, Iuran BPJS yang diatur dalam Perpres 75/2019 akan semakin menurunkan daya beli masyarakat karena pendapatan yang diterima masyarakat di tiap daerah berbeda beda. Hal ini mengakibatkan daya beli terhadap kenaikan iuran tersebut juga berbeda-beda.
Berita Terkait
-
Buruh Demo Tolak Iuran BPJS Naik di Kemenaker, Hindari Jalan Gatot Soebroto
-
Tolak Kenaikan BPJS, Buruh akan Geruduk Kementerian Ketenagakerjaan
-
Buruh Akhirnya Bertemu Anies, Lahirkan Tim 7 UMP Jakarta
-
Buruh Demo Anies, Minta UMP Jakarta Naik Jadi Rp 4,6 Juta
-
Buruh Demo Balai Kota Jakarta, Minta Anies Keluar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO