Suara.com - Koalisi Pejalan Kaki meminta pemerintah DKI Jakarta merobohkan jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Jenderal Sudirman. JPO Sudirman itu baru direnovasi dengan dicopot atapnya.
Maksud hati, JPO itu akan menajadi JPO instagramlebel di Sudirman. Masyarakat yang lewat diharapkan bisa menikmati pemandangan Jakarta dan berfoto. Namun menurut Koalisi Pejalan Kaki, itu tidak diperlukan.
"Pejalan kaki kan bukan hanya kita yang sehat, tapi ada juga yang berkebutuhan seperti lansia, penyandang disabilitas, lalu anak-anak yang ototnya baru tumbuh. Nah itu yang harusnya dipikirkan," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Koalisi Pejalan Kaki telah mengajukan rekomendasi bahwa JPO Sudirman lebih baik ditiadakan. Namun pada Selasa (5/11) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih membuka atap JPO karena akan menatanya menjadi "instagramable".
"Jadi bukan masalah atapnya dibuka untuk bisa orang hanya memandang bukan gitu, kalau memandang kota Jakarta ya dari atas gedung bukan di JPO," katanya.
Alfred alasan meruntuhkan JPO Sudirman dan mengubahnya menjadi zebra cross atau pelican cross lebih bermanfaat dibanding menyulapnya jadi spot foto. Hal itu karena alasan pembangunan JPO Sudirman di masa lalu untuk menyediakan sarana bagi pejalan kaki agar tidak mengganggu jalur kendaraan pribadi.
"Kan saat ini Jakarta sedang menuju ramah pejalan kaki dan pesepeda, sebenarnya itu akan bias ketika JPO itu masih ada di dalam kota," katanya.
"Karena memang salah satu wujud JPO kan membuat para pengendara nyaman tanpa terganggu pejalan kaki," kata Alfred.
Koalisi Pejalan Kaki berharap saran JPO Sudirman diubah menjadi "zebra cross" atau "pelican cross" tetap dipertimbangkan sehingga nantinya lebih ramah bagi semua pejalan kaki. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga telah mencopot atap JPO yang berlokasi di Jenderal Sudirman, Jakarra Pusat.
Baca Juga: Atap JPO Sudirman Dicopot Pemprov Biar Indah, Warga: Sebel Banget Panas
Pencopotan itu dilakukan karena pemprov akan menata ulang JPO yang telah kusam itu dengan penataan yang mengedepankan estetika.
"Kenapa yang di Thamrin-Sudirman dibuka? Karena selain untuk menyeberang, kami mau lihat pemandangannya, trotoar sudah bagus, terus gedung-gedungnya maupun yang lain," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah