Gotabaya Rajapaksa Resmi Dilantik Jadi Presiden Sri Lanka

Suara.com - Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang baru terpilih pada Senin (18/11) mengirimkan pesan kepada masyarakat internasional bahwa pemerintahannya akan tetap netral dan menghindari konflik.

"Kami berharap dapat bekerja dengan semua negara dengan cara yang bersahabat dan netral untuk menghindari konflik di antara kekuatan-kekuatan dunia," tegas Rajapaksa dalam pidato perdananya sebagaimana dikutip dari kantor berita Anadolu, Selasa (19/11).

Pernyataan itu disampaikan di tengah adanya kekhawatiran bahwa Rajapaksa akan mengambil kebijakan-kebijakan yang pro-China, serupa dengan saudaranya Mahinda Rajapaksa, yang menjabat sebagai presiden hingga 2015.

Upacara pengambilan sumpah berlangsung di kuil Ruwanwelisaya di Anuradhapura, sekitar 200 kilometer dari ibu kota Sri Lanka, Kolombo.

Rajapaksa yang meraih kemenangan besar pada Sabtu mengumumkan bahwa prioritas utamanya adalah memperkuat keamanan nasional.

"Saya akan menerapkan semua mekanisme yang diperlukan untuk memastikan negara kita bebas dari terorisme, narkoba, pemerasan, dan ancaman lainnya, sehingga negara ini aman bagi perempuan dan anak-anak," kata dia lagi.

"Tapi, sebagai presiden baru Anda, saya meminta Anda semua orang Sri Lanka sejati untuk bergabung dengan saya dalam perjalanan saya ke depan," tambah Rajapaksa.

Dia juga meyakinkan semua komunitas di negara itu akan memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing.

"Kami akan selalu melindungi hak ini. Saya juga meminta semua warga Sri Lanka untuk membantu saya mewujudkannya," ujar presiden baru itu.

Baca Juga: Picu Protes dan Ketegangan, Makam Pelaku Bom Gereja di Sri Lanka Dipindah

Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha itu, komunitas Tamil di Sri Lanka mencapai 12,6 persen dari populasi, sementara Muslim berjumlah 9,7 persen.

Selain itu, dalam pidatonya, Rajapaksa juga menegaskan sikap anti-korupsinya.

Sri Lanka berada di peringkat ke-89 di dunia dan ke-3 di Asia Selatan, tepat di belakang Bhutan (ke-25) dan India (ke-78) dengan skor 38 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2018.