Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengakomodir Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk masuk dalam pemerintahan periode 2019-2024.
Namun, Pramono menyebut, soal siapa dan menduduki jabatan apa, merupakan hak prerogatifJokowi selaku kepala negara.
"Tentunya presiden (Jokowi) memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau (termasuk Hanura dan PBB). Nah, mengenai tempat dan sebagainya, presiden yang akan memutuskan," ujar Pramono di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Diketahui, sejumlah partai politik seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Partai Hanura, PSI, Perindo, PKPI, serta PBB berkoalisi untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin saat bertarung di Pilpres 2019.
Setelah kembali terpilih menjabat presiden untuk kedua kalinya, Jokowi telah memberikan jatah kursi kepada parpol pendukungnya, kecuali Partai Hanura dan PBB.
Menurut Pramono, ada aturan main yang sudah disampaikan Jokowi ke partai-partai pendukung sebelum pelaksanaan Pilpres berlangsung. Namun, ia tak menjelaskan soal pembagian kursi kepada partai pendukungnya.
"Sehingga ada gambaran karena ini kan presiden pada periode kedua sehingga aturan mainnya sudah ada. Tentunya kalau kita lihat yang mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa PDI dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya ada itungannya," ucap dia.
Ketika ditanya apakah nanti Hanura dan PBB akan mendapatkan jatah kursi wakil menteri, Pramono menuturkan hal tersebut merupakan hak prerogratif Jokowi.
"Penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogatif presiden. Dan itu sepenuhnya adalah kewenangan presiden," katanya.
Baca Juga: Tak Terima Disebut Anak Magang, Stafsus Jokowi ke Paloh: Kami Berpengalaman
Berita Terkait
-
Sebut Ada Reshuffle Tahun Depan, Arief Poyouno: Banyak Menteri Terpental
-
Gaji Stasfus Jokowi Disoal Refly Harun, Istana: Sudah Ada Aturan Mainnya
-
Jadi Bos Pertamina, Pesan Istana ke Ahok: Jangan Sampai Masih Impor Minyak
-
Stafsus Jokowi Dicibir Cuma Listpik, Istana: Kami Kangen Hiburan Fadli Zon
-
Pastikan Rudiantara Jadi Bos PLN, Istana: Bolanya Tinggal di Menteri BUMN
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus