Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tak mengetahui kabar adanya negoisasi antara kerajaan Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia, soal memulangkan pentolan FPI Muhammad Rizieq Shihab.
Moeldoko kemudian mempertanyakan maksud negoisasi dalam hal memulangkan Rizieq.
"Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi. Kalau menurut saya sih apa yang dinegosiasikan? Tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang saja, kan begitu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Moeldoko menuturkan, Rizieq selama ini tidak pernah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Arab Saudi soal klaim dicekal dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Pasalnya Rizieq hanya berbicara di media sosial.
"Saya sudah cek. Selama ini pak Rizieq itu tidak pernah berkomunikasi ke kedutaan, sudah cek. Tadi Pak Mahfud mengatakan seperti itu, enggak pernah koordinasi ke kedutaan. Hanya di media sosial, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik, mungkin," ucap dia.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, siapa pun WNI yang tinggal di luar negeri termasuk Rizieq ketika ada masalah, seharusnya bisa berkomunikasi dengan kedutaan setempat, bukan menyampaikannya melalui media sosial.
"Saya pikir begitu, saya pikir lebih bagus lagi membuka komunikasi dengan kedutaan, kan sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri, karena itu bagian dari tugas," kata Moeldoko.
Lebih lanjut, menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal Rizieq untuk kembali ke Indonesia.
Sebab, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tidak boleh warga Indonesia dicekal ke Indonesia.
Baca Juga: Soal Pencekalan Rizieq, Fadli Zon Sebut Ada Invisible Hand
"Saya sudah cek ke Dirjen imigrasi, nggak ada pencekalan, dan nggak boleh, sesuai undang undang kan nggaak boleh orang Indonesia dicekal sendiri. Berikutnya, saya telepon Menteri Luar Negeri juga nggak ada itu. Saya telepon Menkopolhukam juga engggak ada (Pemerintah cekal Rizieq)," kata Moeldoko.
"Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, kalau merasa tercekal ya silakan saja," sambungnya.
Sebelumnya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Althagafi mengungkapkan, telah ada negosiasi antara kerajaannya dan pemerintah Indonesia soal memulangkan pentolan FPI Rizieq Shihab.
Hal itu dikatakan Esam seusai menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).
"Negosiasi dilakukan oleh otoritas atau pejabat tinggi antara kedua negara," kata Esam.
Kendati begitu, Esam enggan menanggapi pertanyaan terkait adanya isu pencekalan Rizieq atas permintaan pemerintah Indonesia kepada otoritas Arab Saudi.
Berita Terkait
-
Moeldoko soal Agnez Mo: Diajak Makan Tempe, Enak-enak Saja
-
Soal Pencekalan Rizieq, Fadli Zon Sebut Ada Invisible Hand
-
Dubes Saudi Sebut Ada Nego Pemulangan Rizieq, Mahfud: Tidak Dengan Saya
-
Dubes Arab Saudi: Kami dan Indonesia Masih Negosiasi Pulangkan Rizieq
-
Dubes Arab Saudi Tak Bahas Soal Pencekalan Rizieq saat Temui Mahfud MD
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
Terkini
-
BGN Proses Internal Kepala SPPG di Bekasi yang Lecehkan dan Aniaya Staf, Segera Dinonaktifkan
-
Lebih Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Transformasi Sistem Pensiun Nasional di Era Digital
-
Cara Ambil Bansos Rp900 Ribu di Kantor Pos, Bisa Diwakilkan Asal Bawa KTP dan KK
-
Soal Mikroplastik di Hujan Jakarta, BMKG: Bisa Terbawa dari Wilayah Lain
-
Pakar Pendidikan: Bahasa Portugis Lebih Tepat Jadi Ekstrakurikuler, Bukan Mata Pelajaran Wajib
-
KPK Ungkap Peran Tersangka dari Korupsi Kemenag: Keluarkan Diskresi Pembagian Kuota Haji!
-
Lapor Polisi soal Chat WA Misterius, Ini Teror-teror 'Ngeri' Bikin Istri Gus Yazid Trauma
-
Dua Begal Bersenpi Diamuk Massa di Tambora, Warga Ikut Terluka Kena Pantulan Peluru!
-
Sambangi Kantor BPK, Dedi Mulyadi Cek Alur Kas Pemprov Jabar Sudah Benar atau Tidak
-
Ganti Dana Otsus, Walkot Sabang Usul Legalkan Ganja di Aceh: Kalau di Sini Dijual Pasti Laku Keras