Suara.com - Rencana islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Suharso Monoarfa dengan Humphrey Djemat mendapat penolakan. Pernyataan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW PPP) Jawa Timur dan Jawa Tengah dari kubu Suharso Monoarfa.
Menurut dua DPW PPP tersebut, dualisme di tubuh PPP dianggap telah usai sejak kepengurusan berada di bawah Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa yang resmi terdaftar di kemenkumham.
“Sudah masuk semua kepengurusan PPP untuk menjadi satu. Dualisme sudah tamat,” ujar Sekretaris DPW PPP Jatim Norman Zein Nahdi usai pertemuan dengan Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsuri di Surabaya seperti diberitakan Jatimnet.com-jaringan Suara.com pada Rabu (27/11/2019).
Norman menegaskan, islah sudah tidak seharusnya dibahas kembali. Lantaran, setelah pelaksanaan muktamar Pondok Gede, semua kepengurusan tetap berada di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsuri mengatakan, kepengurusan tandingan saat ini tidak sama-sama kuat, baik secara hukum maupun akar rumput.
“Islah itu dilakukan ketika dua pihak dilakukan dalam posisi yang sama dan kekuatan yang sama. Sedangkan untuk posisi PPP saat ini yang sah hanya ada PPP di bawah kepemimpinan Plt Suharso Monoarfa dan sekjen Arsul Sani. Tak ada lagi PPP lainnya,” katanya.
Dia juga menyayangkan pernyataan islah kubu Humphrey Djemat. Sebab menurutnya, kepengurusan yang sekarang dinilai sudah kuat hingga ke akar bawah. Pada pengalaman Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akan terus dilanjutkan ke Pilkada 2020.
Karena itu, DPW PPP se-Indonesia sudah sepakat muktamar hanya bisa dilakukan di bawah kepemimpinan Plt Suharso Monoarfa dan sekjen Arsul Sani.
“Ini nggak ada angin, nggak ada mendung, tiba-tiba hujan. Artinya, ini ngga ada masalah, tiba-tiba ada islah. Ini sangat disayangkan," ungkapnya.
Baca Juga: Dualisme PPP Bakal Berakhir, Humprey: Masing-masing Mukernas Bahas Islah
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta (MJ) Humphrey Djemat menyatakan, upaya mempersatukan dua kubu PPP yang saling berseberangan kini semakin menemukan titik terang.
Hal itu disimpulkannya setelah dirinya menggelar pertemuan dengan Plt Ketua Umum PPP versi Pondok Gede, Suharso Monoarfa selama beberapa kali. Kemudian pada hari Sabtu (16/11/2019) lalu, Humphrey Djemat menyambangi Mantan Ketum PPP yang juga mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Syarat Ikut Mudik Gratis Lebaran 2026, Catat Dokumen dan Cara Daftarnya
-
Digerebek di Kamar Hotel Dumai, WNA Malaysia Bawa 99.600 Butir Happy Five Senilai Rp39,8 Miliar!
-
Prabowo: MBG Mungkin Tidak Penting untuk Orang Cukup Berada Tapi Mayoritas Rakyat Perlu
-
Israel Gabung BoP Trump, Golkar: Kesempatan Indonesia Bisiki Netanyahu Soal Kemerdekaan Palestina
-
KPK Bantah Ada Penyidik Bernama Bayu Sigit yang Minta Rp10 Miliar untuk Tutup Kasus RPTKA
-
Tancap Gas! Polri Targetkan Bangun 1.500 SPPG Pada 2026, Bakal Serap 58 Ribu Tenaga Kerja
-
Prabowo Jawab Kritik MBG: Bukan Hamburkan Anggaran, Ini Hasil Efisiensi
-
Israel Masuk Board of Peace, DPR: Kenapa Indonesia Harus Keluar?
-
Bikin Ngeri! Motor 'Nyelip' di Kolong Bus Transjakarta Flyover Cijantung, Ternyata Ini Pemicunya
-
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 661 Bus untuk Mudik Gratis 2026