Suara.com - Rencana islah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Suharso Monoarfa dengan Humphrey Djemat mendapat penolakan. Pernyataan tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW PPP) Jawa Timur dan Jawa Tengah dari kubu Suharso Monoarfa.
Menurut dua DPW PPP tersebut, dualisme di tubuh PPP dianggap telah usai sejak kepengurusan berada di bawah Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa yang resmi terdaftar di kemenkumham.
“Sudah masuk semua kepengurusan PPP untuk menjadi satu. Dualisme sudah tamat,” ujar Sekretaris DPW PPP Jatim Norman Zein Nahdi usai pertemuan dengan Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsuri di Surabaya seperti diberitakan Jatimnet.com-jaringan Suara.com pada Rabu (27/11/2019).
Norman menegaskan, islah sudah tidak seharusnya dibahas kembali. Lantaran, setelah pelaksanaan muktamar Pondok Gede, semua kepengurusan tetap berada di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jateng Masruhan Samsuri mengatakan, kepengurusan tandingan saat ini tidak sama-sama kuat, baik secara hukum maupun akar rumput.
“Islah itu dilakukan ketika dua pihak dilakukan dalam posisi yang sama dan kekuatan yang sama. Sedangkan untuk posisi PPP saat ini yang sah hanya ada PPP di bawah kepemimpinan Plt Suharso Monoarfa dan sekjen Arsul Sani. Tak ada lagi PPP lainnya,” katanya.
Dia juga menyayangkan pernyataan islah kubu Humphrey Djemat. Sebab menurutnya, kepengurusan yang sekarang dinilai sudah kuat hingga ke akar bawah. Pada pengalaman Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akan terus dilanjutkan ke Pilkada 2020.
Karena itu, DPW PPP se-Indonesia sudah sepakat muktamar hanya bisa dilakukan di bawah kepemimpinan Plt Suharso Monoarfa dan sekjen Arsul Sani.
“Ini nggak ada angin, nggak ada mendung, tiba-tiba hujan. Artinya, ini ngga ada masalah, tiba-tiba ada islah. Ini sangat disayangkan," ungkapnya.
Baca Juga: Dualisme PPP Bakal Berakhir, Humprey: Masing-masing Mukernas Bahas Islah
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta (MJ) Humphrey Djemat menyatakan, upaya mempersatukan dua kubu PPP yang saling berseberangan kini semakin menemukan titik terang.
Hal itu disimpulkannya setelah dirinya menggelar pertemuan dengan Plt Ketua Umum PPP versi Pondok Gede, Suharso Monoarfa selama beberapa kali. Kemudian pada hari Sabtu (16/11/2019) lalu, Humphrey Djemat menyambangi Mantan Ketum PPP yang juga mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan Muat 7-9 Orang, Nyaman Angkut Rombongan
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 7 Parfum Wangi Bayi untuk Orang Dewasa: Segar Tahan Lama, Mulai Rp35 Ribuan Saja
- 3 Pelatih Kelas Dunia yang Tolak Pinangan Timnas Indonesia
Pilihan
-
Tinggal Klik! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Honduras
-
Siapa Justen Kranthove? Eks Leicester City Keturunan Indonesia Rekan Marselino Ferdinan
-
Menko Airlangga Ungkap Dampak Rencana Purbaya Mau Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
-
Modal Tambahan Garuda dari Danantara Dipangkas, Rencana Ekspansi Armada Kandas
-
Purbaya Gregetan Soal Belanja Pemda, Ekonomi 2025 Bisa Rontok
Terkini
-
Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan PT Sanitarindo, KPK Lanjutkan Proses Sidang Korupsi JTTS
-
Dimotori Armand Maulana dan Ariel Noah, VISI Audiensi dengan Fraksi PDIP Soal Royalti Musik
-
Kondisi FN Membaik Pasca Operasi, Polisi Siap Korek Motif Ledakan Bom di SMA 72 Jakarta Besok
-
Wakil Ketua Komisi X DPR: Kemensos dan Kemendikbud Harus Jelaskan Soeharto Jadi Pahlawan
-
Tuan Rondahaim Saragih Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional, Bobby Nasution: Napoleon der Bataks
-
Polisi Sita Buku dan Dokumen dari Rumah Terduga Pelaku Peledakan SMA 72 Jakarta, Apa Relevansinya?
-
Dilimpahkan ke Kejari, Nadiem Makarim Ucapkan Salam Hormat kepada Guru di Hari Pahlawan
-
Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Ketua MPR Ingatkan Pencabutan TAP MPR Anti-KKN
-
Fokus Baru KPK di Proyek Whoosh: Bukan Pembangunan, Tapi Jual Beli Lahan yang Bermasalah!