Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyebut ada partai politik yang mengusulkan masa jabatan presiden dan wakil presiden ditambah menjadi tiga periode.
Meskipun belum masuk ke dalam pembahasan serius, menurutnya soal usulan penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden tersebut akan menghambat regenerasi kepemimpinan.
Wacana tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden dinilainya hal biasa dan harus ditampung MPR RI sebagai sebuah aspirasi. Banyak usulan yang muncul soal masa jabatan presiden dan wakil presiden tersebut, termasuk ditambahnya menjadi tiga periode.
"Ini ada yang menyampaikan seperti ini kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi Nasdem tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (22/11/2019).
Kalau dipahami, usulan tiga periode masa jabatan presiden dan wakil presiden itu diharapkan bisa membuat presiden tuntas dalam menjalankan tugasnya. Namun, politikus PPP itu mengaku partainya justru belum memikirkan soal perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.
"Soal periode presiden, PPP ingin melihat lebih dulu tetapi PPP melihat bahwa soal dua periode yang ada sekarang ini juga bukan sesuatu yang jelek, rasanya kalau menambah belum berpikir ke sana," ujarnya.
Masih berbicara soal tiga periode masa jabatan presiden dan wakil presiden, Arsul justru menganggap akan ada poin negatifnya.
"Tentu sebagai sebuah wacana nanti ada pro kontra ada positif negatifnya, negatifnya tentu nanti ada yang bilang bahwa ini menghambat misalnya regenerasi kepemimpinan nasional," katanya.
Baca Juga: Jokowi Tambah Staf Khusus, Gerindra: Tidak Masalah
Berita Terkait
-
MPR Belum Satu Suara, Ada Usulan Masa Jabatan Presiden 8 Tahun
-
Rekrut Milenial, Putri Tanjung Kabarnya Mau Diangkat Jokowi jadi Stafsus
-
Soal Pilkada Langsung, Arsul Sani: DPR Sudah Lama Lihat Banyak Mudaratnya
-
PPP: Wacana Pelarangan Cadar Berpotensi Melanggar HAM
-
Menag Diisi Orang Militer, PPP Minta Jokowi Tunjuk Wamen yang Paham Agama
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi