Suara.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Paryitno mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah bosan terhadap isu mengenai pentolan FPI Habib Rizieq Shihab yang tengah berada di Arab Saudi.
Pernyataan tersebut berdasarkan temuan dari survei yang telah dilakukan.
Dalam surveinya terkait apakah masyarakat ingin Rizieq kembali ke Indonesia atau tidak, mayoritas masyarakat tidak menjawab.
Menurut Adi, hal itu mencerminkan ketidakpeduliaan masyarakat dengan sejumlah kasus yang menjerat Rizieq.
Adapun hasil surveinya, yakni masyarakat yang ingin Rizieq pulang ke Indonesia ada sebanyak 34,6 persen, sedangkan untuk masyarakat yang ingin Rizieq tetap tinggal di Arab Saudi 19,5 persen, sisanya yang tidak menjawab sebanyak 45,9 persen.
"Kalau melihat kecenderungan isu ini orang sepertinya tidak mau tahu tuh Habib Rizieq mau pulang apa enggak, itu enggak penting. Masyarakat sudah agak bosan dengan dirkusus ini sepertinya. Tapi kalau dilihat rata-rata kecenderungannya itu lebih banyak yang menginginkan Habib Rizieq dipulangkan ,”kata Adi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Sementara itu hasil survei dengan pertanyaan berbeda mengenai apakah pemerintah Indonesia harus turun tangan atau meintervensi guna membantu kepulangan Rizieq atau tidak, diketahui lebih banyak masyarakat yang ingin pemerintah membantu kepulangan Rizieq.
Hasil survei tersebut, yakni 31,7 persen masyarakat ingin pemerintah membantu kepulangan Rizieq ke Indonesia 31.7 persen, kemudian masyarakat yang menolak dan ingin Rizieq tetap tinggal di Arab Saudi ada 22.6 persen, sisanya sebanyak 45,7 persen tidak memberikan jawaban.
“itu artinya diskursus polemik dan titik terang pemulangan Habib Rizieq kalau kita lihat kecenderungan publik saat ini ada dan ada juga campur tangan dari pemerintah biar semua urusan masyarakat selesai,” ujar Adi.
Baca Juga: Ditantang Mahfud Bikin Laporan, FPI: Tolonglah Bantu Habib Rizieq Pulang
Diketahui, survei tersebut dilakukan dalam rentanf waktu 5-12 Oktober 2019 dengan samp sebanyak 1.000 responden. Adapun pengambilan survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Tak Bawa Bukti Cekal di Arab, FMI Desak Mahfud MD Pulangkan Habib Rizieq
-
Ormas Sayap FPI Geruduk Kantor Menkopolhukam, Minta Rizieq Dipulangkan
-
Indonesian Digital Mums Survey 2019 Beberkan 4 Perilaku Ibu Digital
-
Ditantang Mahfud Bikin Laporan, FPI: Tolonglah Bantu Habib Rizieq Pulang
-
Dubes Arab Saudi: Kami dan Indonesia Masih Negosiasi Pulangkan Rizieq
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!