Suara.com - Eks Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti membongkar jejak gelap penyelundupan benih lobster dalam koper. Secara gamblang, ia mengungkap keuntungan yang didapat para penyelundup komoditas laut tersebut.
Hal itu disampaikan Susi melalui jejaring Twitter pribadinya @susipudjiastuti. Ia mengaku mendapat laporan via WhatsApp dari seorang sumber terpecaya mengenai informasi terkini ongkos kirim yang diterima para penyelundup lobster dalam koper.
Mereka nyatanya melancarkan aksi ilegal di sejumlah wilayah Indonesia demi meraup keutungan fantastis. Tak tanggung-tanggung, untuk setiap koper benih lobster yang diselundupkan, rata-rata pemilik bagasi (koperman) mendapat untung lebih dari Rp 50 juta rupiah.
Sementara, menurut keterangan Susi Pudjiastuti, untuk setiap koper yang diselundupkan berisi 30.000 ekor benih lobster. Para penyelundup di Jakarta-lah yang mendapat ongkos paling tinggi dibandingkan wilayah lain.
"WA masuk: Selamat malamBu, semoga sehat sukses selalu. Update ongkos pemilik bagasi atau koperman penyelundupan Baby Lobster . Rate: Jambi @ 85 juta rupiah per koper, Jakarta @ 115 juta rupiah per koper, Surabaya @ 100 juta rupiah per koper. Per koper / 30 ribu ekor baby lobster," cuit Susi Pudjiastuti seperti dikutip Suara.com, Minggu (15/12/2019).
Tak ayal cuitan Susi tersebut menuai perhatian warganet. Banyak dari warganet yang menyayangkan fakta mengenai penyelundupan lobster tersebut hingga mengadu kepada Presiden Jokowi.
Sejak diunggah, cuitan Susi pun telah mendapat lebih dari 2.200 retweets dan 5.10o likes.
"Sedih saya Bu, pagi-pagi dapat kabar begini. Pak @Jokowi Ayuk dong bertindak," tulis @sitisisterceria.
"Pak @jokowi kenapa belum bertindak dengan mentri KKP sekarang?? Benarkah visi misi mentri, berarti visi misi presiden??!," kata @Nita58490695.
Baca Juga: Mengenaskan, Mahasiswi UIN Alauddin Makassar Tewas dengan Tubuh Penuh Darah
Untuk diketahui, selain membahas kasus penyelundupan lobster, Susi Pudjiastuti dibuat geram dengan wacana ekspor lobster yang bakal diterapkan Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo.
Bukan tanpa asalan, semasa menjabat sebagai Menteri KKP, Susi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Namun kebijakan tersebut bakal dilanggar.
Walhasil, Susi kerap melayangkan protes tentang kebijakan tersebut lewat media sosial. Mulai dari mengunggah ulang komentar warganet yang sependapat dengannya hingga menjelaskan jumlah kerugian negara akibat kebijakan ekspor benih lobster.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!