Suara.com - Beredar kembali konten di media sosial yang dikaitkan dengan penyiksaan muslim Uighur. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Rachmat Hidayat pada 22 Desember 2019.
Akun Rachmat Hidayat menyebarkan video tersebut ke grup Muslim Indonesia Bersatu dengan narasi “Komunis bangzadddd”.
Dalam rekaman tersebut terlihat puluhan pria dewasa ditempatkan dalam kerangkeng kayu yang terendam dalam air. Terdapat juga tulisan #SaveUyghur, #IndonesiaStandsWithUyghur, dan #WESTANDWITHUYGHUR.
Postingan akun Facebook Rachmat Hidayat ini telah dibagikan lebih dari 3 ribu kali dan mendapat 57 komentar.
Benarkah video itu berkaitan dengan penyiksaan muslim Uighur oleh Tiongkok?
Penjelasan
Berdasarkan hasil penelusuran Suara.com, video tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu Uighur.
Video tersebut adalah bagian dari proses pelatihan perekrutan unit komando pasukan elit Malaysia, Grup Gerak Khas (GGK).
Salah satu sumber asli dari video ini adalah kanal YouYube Khai Eyol yang mengunggah video tersebut dengan judul “Basic komando” pada 7 Desember 2016.
Baca Juga: Kakek Tewas karena Jebakan Tikus Listrik Sendiri
Video dengan durasi lebih panjang terkait proses latihan komando pasukan elit GGK ini diunggah oleh kanal YouTube Documentary HD pada 26 Juli 2015 berjudul “Malaysia GGK Commando Documentary – World’s Special Forces Documentary – Documentary HD”.
Hukuman kurungan yang terdapat dalam video ini diberikan kepada pasukan akibat kesalahan yang mereka perbuat dalam proses latihan.
Anggota resimen GGK dilatih oleh unit pasukan khusus asing dari Inggris, Selandia Baru, Indonesia, Australia dan Amerika Serikat, untuk menambah basis pengetahuan strategi militer.
Untuk masuk dalam GGK tidak mudah dan harus melalui proses panjang. Anggotanya harus mengikuti pelatihan yang sangat keras seperti layaknya pasukan khusus yang dimiliki semua negara.
Sebelumnya pada tahun 2017, video serupa pernah beredar dan diklaim sebagai bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh umat Budha Arakan terhadap muslim.
Kesimpulan
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: SBY Ungkap Pelaku Kasus Jiwasraya, Video Wajah Jokowi Jadi Pucat
-
Viral Ibu di Makassar Tampar Siswi SD karena Bertengkar dengan Putranya
-
Viral Video Pria Beronani di Bendung Colo Bikin Geger Warga Sukoharjo
-
Menlu Retno: Tidak Benar Indonesia Tak Bersuara soal Nasib Muslim Uighur
-
Aksi Bela Uighur di Depan Kedubes China
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Dunia Anjlok 6 Persen Usai Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz Mereda
-
Studi Ungkap Gunung Berapi yang Tidur Ribuan Tahun Ternyata Bisa Tetap Aktif: Mengapa?
-
Menaker: Sertifikasi Kompetensi Jadi Bukti Formal Penting Bagi Lulusan Magang
-
6 Fakta di Balik Bebasnya Piche Kota Indonesian Idol dari Tahanan Kasus Dugaan Pemerkosaan
-
Wabah Hantavirus di Kapal MV Hondius Memaksa Spanyol Ambil Tindakan Darurat Evakuasi Penumpang
-
Muatan Penumpang Disorot! Bus ALS Maut yang Tewaskan 16 Orang Angkut Tabung Gas hinga Sepeda Motor
-
Tragedi Bus ALS vs Truk Tangki di Sumsel: 16 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara, Mayoritas Luka Bakar!
-
Komandan Elite Hizbullah Dilaporkan Tewas dalam Serangan Israel di Beirut Selatan
-
Viral Kuitansi Laundry Gubernur Kaltim Rp20,9 Juta Seminggu: Nyuci Dalaman Aja Seharga Cicilan Motor
-
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Terancam Hak Angket, DPR: Kepala Daerah Harus Sensitif Isu Publik