Suara.com - Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim membeberkan alasan mundurnya Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad. Menurut dia, Mahathir kecewa dengan politik di Malaysia.
Seperti dikutip Suara.com dari Harian Metro, dalam pertemuan dengan ahli parlemen Langkawi, Senin (24/2/2020) pagi, Anwar menyebut ada pengkhianatan sebelum mundurnya Mahathir.
Kata Anwar, Mahathir tidak terlibat dengan komplotan pengkhianatan. "Saya merayu beliau untuk PKR, bahwa pengkhianatan tersebut bisa ditangani bersama, tapi dia memiliki pikiran yang berbeda," ujar Anwar.
"Menurut dia, dia tidak patut diperlakukan dengan cara tersebut. Nama dia (Mahathir) digunakan orang-orang di dalam partai saya dan di luar itu," kata Anwar melanjutkan.
Anwar mengatakan Mahathir juga tidak memainkan peranannya dalam komplotan kerajaan campuran yang tengah terjadi kekinian di Malaysia.
"Dia mengulangi apa yang dia katakan kepada saya tadi, dia tidak memainkan peranan di dalamnya (pembentukan kerajaan campuran)," kata Anwar Ibrahim.
Pun Anwar Ibrahim meminta semua pihak menghormati proses birokrasi dengan membiarkan Mahathir dan Raja Malaysia menyelesaikan kemelut yang sedang terjadi.
Mahathir resign
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan pengunduran dirinya, Senin (24/2/2020).
Baca Juga: Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad Mengundurkan Diri
Pengunduran diri perdana menteri tertua di dunia tersebut memungkinkan adanya pembentukan pemerintahan baru di Malaysia.
Mahathir sendiri menyatakan, ia telah memberitahu Raja Malaysia, Abdullah of Pahang tentang pengunduran dirinya pada pukul 1 siang waktu Kuala Lumpur.
Partai Mahathir, Parti Pribumi Bersatu Malaysia juga dinyatakan telah keluar dari koalisi pemerintah berkuasa, Palatan Harapan.
Keputusan Mahathir tersebut seiring perselisihan politik yang terjadi di mana partainya berencana membentuk pemerintahan baru dan berencana menyisihkan Anggota Dewan Rakyat, Anwar Ibrahim.
Rivalitas antara Mahathir dan Anwar ini memang terjadi cukup lama. Padahal keduanya sempat bersatu pada pemilihan 2018 untuk mengusir koalisi Barisan Nasional, yang didominasi oleh UMNO hingga menggulingkan Perdana Menteri saat itu, Najib Razak.
Ketegangan antar keduanya kembali menyulut, ketika Mahathir menolak penetapan waktu yang spesifik untuk menyerahkan kekuasaanya pada Anwar sesuai janjinya.
Berita Terkait
-
PM Malaysia Mundur, Diduga sebagai Upaya Gagalkan Suksesi Anwar Ibrahim
-
Wan Azizah Diklaim sebagai Wanita Pertama Jadi Perdana Menteri Malaysia
-
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad Mengundurkan Diri
-
Video Satpam Tendang Barang dan Usir Orang Tua, Aksinya Tuai Kecaman
-
Sebar Hoaks Virus Corona di Facebook, Perempuan Indonesia Dibui di Malaysia
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung