Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut menanggapi adanya permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencopot Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Mereka menilai Terawan gagal dalam memahami kesehatan publik.
Ma'ruf mengatakan di tengah mewabahnya virus Corona tidak perlu saling menyalahkan. Ia menyebut mencopot menteri merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Sebaiknya kita tidak saling menuduh, menuding, tidak saling menyalahkan. Bahkan kita semestinya saling bahu membahu bergandeng tangan, bersama bekerjasama, bagaimana menghadapi ancaman virus Corona ini," ungkap Ma'ruf saat menjawab pertanyaan wartawan melalui rekaman suara, Rabu (18/3/2020).
Menurutnya, alangkah baiknya seluruh masyarakat untuk bisa menjaga ketenangan dan sama-sama mencari jalan ke luar untuk penanganan Covid-19. Ia mengatakan yang terpenting masyarakat bisa memberikan edukasi antar sesama soal antisipasi penyebaran Covid-19.
"Bagaimana bahayanya corona ini, bahayanya kalau orang itu kemudian menghadiri keramaian, ke tempat-tempat rekreasi pada saat sekarang ini," tuturnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang dinilai gagal memahami kesehatan publik.
"Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menkes Terawan dengan figur yang lebih paham kesehatan publik, punya kepekaan krisis, yang akan memandu kita melewati krisi kesehatan terburuk ini," demikian pernyataan sikap tertulis Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (17/3/2020).
KMS menilai, risiko yang dihadapi Indonesia saat ini tidak akan dapat ditangani tanpa Menteri Kesehatan yang betul-betul memahami kebijakan kesehatan publik.
"Bagaimana mungkin rumah sakit akan bekerja secara serius apabila Menkesnya sendiri beranggapan COVID-19 ini sama dengan flu biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya?" tambah mereka.
Baca Juga: Jemaat Gereja Meninggal Karena Corona, Istana Imbau Ibadah dari Rumah
Mereka juga menganggap, Menkes Terawan Agus Putranto menunjukkan sikap pogah, menganggap enteng, dan anti sains dalam menangani wabah corona di Indonesia.
"Memandang rendah persoalan namun berakibat pada hilangnya kewaspadaan," tulis mereka.
Berita Terkait
-
Unair Klaim Segera Temukan Vaksin Untuk Cegah Penyebaran Virus Corona
-
Jika Pengemudi Positif Virus Corona, Gojek Akan Stop Sementara Cicilan
-
Pasien Corona Ketiga yang Meninggal di Jateng, Punya Riwayat Pergi ke Bogor
-
Wapres Maruf: TNI Polri Ikut Disiplinkan Publik Lakukan Social Distance
-
Indonesia Mau Impor 500 Ribu Alat Tes Cepat Corona, 15 Menit Hasil Keluar
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT