Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut menanggapi adanya permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencopot Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Mereka menilai Terawan gagal dalam memahami kesehatan publik.
Ma'ruf mengatakan di tengah mewabahnya virus Corona tidak perlu saling menyalahkan. Ia menyebut mencopot menteri merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Sebaiknya kita tidak saling menuduh, menuding, tidak saling menyalahkan. Bahkan kita semestinya saling bahu membahu bergandeng tangan, bersama bekerjasama, bagaimana menghadapi ancaman virus Corona ini," ungkap Ma'ruf saat menjawab pertanyaan wartawan melalui rekaman suara, Rabu (18/3/2020).
Menurutnya, alangkah baiknya seluruh masyarakat untuk bisa menjaga ketenangan dan sama-sama mencari jalan ke luar untuk penanganan Covid-19. Ia mengatakan yang terpenting masyarakat bisa memberikan edukasi antar sesama soal antisipasi penyebaran Covid-19.
"Bagaimana bahayanya corona ini, bahayanya kalau orang itu kemudian menghadiri keramaian, ke tempat-tempat rekreasi pada saat sekarang ini," tuturnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang dinilai gagal memahami kesehatan publik.
"Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menkes Terawan dengan figur yang lebih paham kesehatan publik, punya kepekaan krisis, yang akan memandu kita melewati krisi kesehatan terburuk ini," demikian pernyataan sikap tertulis Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (17/3/2020).
KMS menilai, risiko yang dihadapi Indonesia saat ini tidak akan dapat ditangani tanpa Menteri Kesehatan yang betul-betul memahami kebijakan kesehatan publik.
"Bagaimana mungkin rumah sakit akan bekerja secara serius apabila Menkesnya sendiri beranggapan COVID-19 ini sama dengan flu biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya?" tambah mereka.
Baca Juga: Jemaat Gereja Meninggal Karena Corona, Istana Imbau Ibadah dari Rumah
Mereka juga menganggap, Menkes Terawan Agus Putranto menunjukkan sikap pogah, menganggap enteng, dan anti sains dalam menangani wabah corona di Indonesia.
"Memandang rendah persoalan namun berakibat pada hilangnya kewaspadaan," tulis mereka.
Berita Terkait
-
Unair Klaim Segera Temukan Vaksin Untuk Cegah Penyebaran Virus Corona
-
Jika Pengemudi Positif Virus Corona, Gojek Akan Stop Sementara Cicilan
-
Pasien Corona Ketiga yang Meninggal di Jateng, Punya Riwayat Pergi ke Bogor
-
Wapres Maruf: TNI Polri Ikut Disiplinkan Publik Lakukan Social Distance
-
Indonesia Mau Impor 500 Ribu Alat Tes Cepat Corona, 15 Menit Hasil Keluar
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi