Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut menanggapi adanya permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencopot Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Mereka menilai Terawan gagal dalam memahami kesehatan publik.
Ma'ruf mengatakan di tengah mewabahnya virus Corona tidak perlu saling menyalahkan. Ia menyebut mencopot menteri merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Sebaiknya kita tidak saling menuduh, menuding, tidak saling menyalahkan. Bahkan kita semestinya saling bahu membahu bergandeng tangan, bersama bekerjasama, bagaimana menghadapi ancaman virus Corona ini," ungkap Ma'ruf saat menjawab pertanyaan wartawan melalui rekaman suara, Rabu (18/3/2020).
Menurutnya, alangkah baiknya seluruh masyarakat untuk bisa menjaga ketenangan dan sama-sama mencari jalan ke luar untuk penanganan Covid-19. Ia mengatakan yang terpenting masyarakat bisa memberikan edukasi antar sesama soal antisipasi penyebaran Covid-19.
"Bagaimana bahayanya corona ini, bahayanya kalau orang itu kemudian menghadiri keramaian, ke tempat-tempat rekreasi pada saat sekarang ini," tuturnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, yang dinilai gagal memahami kesehatan publik.
"Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menkes Terawan dengan figur yang lebih paham kesehatan publik, punya kepekaan krisis, yang akan memandu kita melewati krisi kesehatan terburuk ini," demikian pernyataan sikap tertulis Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (17/3/2020).
KMS menilai, risiko yang dihadapi Indonesia saat ini tidak akan dapat ditangani tanpa Menteri Kesehatan yang betul-betul memahami kebijakan kesehatan publik.
"Bagaimana mungkin rumah sakit akan bekerja secara serius apabila Menkesnya sendiri beranggapan COVID-19 ini sama dengan flu biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya?" tambah mereka.
Baca Juga: Jemaat Gereja Meninggal Karena Corona, Istana Imbau Ibadah dari Rumah
Mereka juga menganggap, Menkes Terawan Agus Putranto menunjukkan sikap pogah, menganggap enteng, dan anti sains dalam menangani wabah corona di Indonesia.
"Memandang rendah persoalan namun berakibat pada hilangnya kewaspadaan," tulis mereka.
Berita Terkait
-
Unair Klaim Segera Temukan Vaksin Untuk Cegah Penyebaran Virus Corona
-
Jika Pengemudi Positif Virus Corona, Gojek Akan Stop Sementara Cicilan
-
Pasien Corona Ketiga yang Meninggal di Jateng, Punya Riwayat Pergi ke Bogor
-
Wapres Maruf: TNI Polri Ikut Disiplinkan Publik Lakukan Social Distance
-
Indonesia Mau Impor 500 Ribu Alat Tes Cepat Corona, 15 Menit Hasil Keluar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak