Suara.com - Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan tenaga kesehatan untuk melakukan tes cepat corona atau rapid test sebagai upaya untuk mencegah penularan virus corona Covid-19.
Hasil dari hasil tes cepat yang dilakukan pada Jumat (20/3/2020), diprediksi ada lebih dari 500 ribu penduduk telah melakukan kontak langsung atau interaksi dengan orang terinfeksi virus corona atau suspect.
Dialihbahasakan dari Straitimes, Sabtu (4/3), kelompok berisiko tinggi terdampak virus corona ini tersebar di seluruh penjuru negeri. Jumlahnya diperkirakan sekitar 600-700 ribu orang.
Sementara, wilayah dengan kasus virus corona tertinggi adalah Jakarta Selatan. Terkini, temuan kasus virus corona di Indonesia mencapai 369 per Jumat siang, ada peningkatan 60 kasus dari hari sebelumnya.
Dari jumlah secara keseluruhan, 320 orang masih menjalani perawatan, 17 dinyatakan sembuh, sedangkan 32 pasien meninggal dunia.
Sebelumnya, Ketua Palang Merah Indonesia Indonesia, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, jumlah kasus virus corona kemungkinan lebih tinggi daripada yang dilaporkan.
Hal ini disebabkan oleh, rendahnya sistem pengujian tes corona di Indonesia. Terbukti, ada lonjakan drastis kasus corona yang semula berjumlah nol meningkat menjadi 309 dalam jangka waktun kurang dari tiga minggu.
Angka kematian di negara terpadat keempat Indonesia ini bahkan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.
"Jika tesnya rendah, maka jumlah kasusnya rendah," ungkap JK kepada Reuters.
Baca Juga: Wisata Akuarium Tutup karena Covid-19, Lucunya Penguin Bebas Keluar Kandang
Mantan Wakil Presiden Indonesia itupun menerangkan, sejatinya keakuratan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia diungkap setelah mendapat hasil tes dari laboratorium untuk meningkatkan pengujian.
Wabah Corona Makin Meluas, JK Sebut Kemungkinan Indonesia Lakukan Lockdown
Jusuf Kalla (JK) berpendapat kalau penutupan sebuah negara atau lockdown efektif untuk mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19). Indonesia dikatakannya bisa diinstruksikan itu namun harus melihat dampak terutama kepada perekonomiannya.
JK menuturkan penyebaran wabah Covid-19 bisa dikatakan begitu cepat. Ia mencontohkan penyebaran Covid-19 itu seperti perhitungan deret ukur.
"Pasti perkembangan wabah itu seperti deret ukur, satu kena sebar ke tiga, tiga kena sebar ke tiga lagi, artinya cepat sekali," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/3)
Menurut Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu, cepatnya penyebaran wabah Covid-19 tentu harus dilawan dengan persiapan yang matang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional