Suara.com - Seorang pasien positif corona di Cirebon mengirim surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis (26/3/2020). Ia melayangkan sejumlah kritik dan masukan kepada Jokowi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Pria yang memiliki nama lengkap Riki Rachman Permana itu menuliskan kritik dan masukan berdasarkan pengalamannya selama dirawat di Unit Isolasi Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Cirebon.
Selama masa isolasi, ia merasakan sendiri bagaimana jalannya sistem kesehatan yang dirancang pemerintah untuk menangani pasien COVID-19. Menurut Riki, ada banyak hal yang masih kurang, salah satunya adalah hasil tes swab yang lama.
Padahal, hasil tes swab COVID-19 adalah pijakan yang digunakan tenaga medis untuk menentukan jenis perawatan bagi pasien. Keterlambatan hasil tes bahkan bisa merenggut nyawa seseorang.
"Mewakili seluruh pasien yang saat ini tengah berjuang di ruang isolasi, lewat surat terbuka ini saya berharap Bapak-bapak dapat mendengarkan keluhan dan masukan dari sudut pandang pasien," tulis Riki.
Berikut adalah poin-poin usulan Riki yang disarikan berdasarkan surat terbuka yang ia tulis:
1. Lamanya hasil tes swab keluar.
Riki dinyatakan positif pada tanggal 14 Maret 2020. Ia mengalami sendiri bagaimana hasil tes swab memakan waktu yang sangat lama.
Ia mengaku butuh waktu tujuh hari untuk menunggu hasil positif atau negatif. Padahal, petugas medis baru bisa bertindak jika keputusan ini telah diterima pihak RS.
Baca Juga: Siswa Muslim 13 Tahun Jadi Korban Tewas Termuda Akibat Corona di Inggris
"Sudah delapan hari kami (pasien) dan RS menunggu hasil swab tanpa ada kejelasan," demikian tulis Riki.
Saat ini, ia masih menunggu hasil tes swab ke-3, 4, dan 5 guna memastikan kondisinya apakah sudah negatif atau masih positif.
Menurut Riki, kejelasan hasil tes ini sangat penting untuk menentukan tindakan bagi pasien. Selain itu, bagi pasien yang sudah positif seperti dirinya, hasil tes lanjutan sangat dibutuhkan sebagai bentuk legitimasi.
Meski kondisinya saat ini telah pulih namun ia harus melapor kepada ketua RT/RW tentang kejelasan statusnya agar masyarakat di sekitarnya merasa tenang.
"Terkesan berlebihan? Namun, itulah kenyataannya Pak," tulisnya.
2. Tim dokter repot dengan urusan birokrasi.
Berita Terkait
-
Surat Terbuka Nikita Mirzani: Tuntut Keadilan sebelum Vonis Dijatuhkan
-
TKW Asal Pontianak Kirim Surat ke Prabowo, Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Tapi Kasus Mandek!
-
Heboh Surat Terbuka Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke Prabowo: Sahabat Seperjalanan, Pernah Jadi Lawan
-
Tom Lembong Curhat soal Puasa di Penjara, Netizen Kaget Dikira Udah...
-
Mantan Tapol Papua Tulis Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang