Suara.com - Wakil Ketua Komisi I Teuku Riefky meminta pemerintah menanggung kepulangan WNI ke tanah air terkait dengan pandemi Covid-19.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR itu mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan dana kontingensi untuk kepulangan para WNI yang bekerja sebagai TKI hingga anak buah kapal (ABK) serta jemaah tabligh yang masih berada di luar negeri.
"Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan jemaah tabligh yang tidak mampu," kata Riefky dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020).
Menurut Riefky, evakuasi harus segera dilakukan. Mengingat kondisi para WNI yang tidak akan bisa bertahan lama akibat keuangan yang semakin menipis.
"Saat ini dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI tengah mengatur rencana pemulangan warga negara Indonesia, termasuk ribuan jemaah tabligh, yang masih berada di luar negeri di tengah pandemi virus corona Covid-19.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ada sekitar ribuan jemaah tabligh yang masih berada di luar negeri.
"Mengenai jemaah tabligh, data yang diperoleh, sekali lagi jumlah yang pasti kami tidak pernah tahu, tetapi at least, data sampai saat ini sekitar 1.456 orang," kata Menlu Retno dalam virtual press conference, Selasa (31/3/2020).
Retno mengungkapkan sebagian besar WNI jemaah tablig itu berada di India.
Baca Juga: Update WNI di Luar Negeri Positif Corona Capai 302 Orang
"(Sebanyak) 731 di antaranya berada di India," ucapnya Retno.
Nantinya, menurut Retno mereka akan dipulangnya melalui serangkaian protokol kesehatan yang sudah disiapkan Kementerian Kesehatan.
"Teman-teman kita yang baru tiba wajib mengisi health alert card yang disiapkan Kemenkes, Pak Menko sudah menyampaikan bagi yang menunjukkan gejala akan ditangani lebih lanjut, akan dilakukan karantina secara terpisah dan ditangani lebih lanjut," lanjut Retno.
Sementara bagi WNI yang sehat dan tidak menunjukkan gejala diimbau melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing.
Berita Terkait
-
Anies Terapkan PSBB, Penumpang KRL Masih Berdesakan dan Duduk Berdempetan
-
Bak Kota Mati, Terminal Mangkang Semarang Hampir Tak Ada Tanda Kehidupan
-
Lampiaskan Syahwat saat Corona, Bona Mabuk-mabukan, Perkosa Pacar di Kos
-
Nasib Terkini 12 Polisi Positif Virus Corona di Sukabumi
-
Wabah Virus Corona, Menpora Minta PSSI Perhatikan Nasib Pemain dan Wasit
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka