Suara.com - Wakil Ketua Komisi I Teuku Riefky meminta pemerintah menanggung kepulangan WNI ke tanah air terkait dengan pandemi Covid-19.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR itu mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan dana kontingensi untuk kepulangan para WNI yang bekerja sebagai TKI hingga anak buah kapal (ABK) serta jemaah tabligh yang masih berada di luar negeri.
"Pemerintah perlu menyediakan dana kontingensi untuk evakuasi pemulangan TKI, ABK dan jemaah tabligh yang tidak mampu," kata Riefky dalam keterangannya, Rabu (8/4/2020).
Menurut Riefky, evakuasi harus segera dilakukan. Mengingat kondisi para WNI yang tidak akan bisa bertahan lama akibat keuangan yang semakin menipis.
"Saat ini dapat dipastikan keuangan mereka sudah menipis dan entah berapa lama mereka bisa bertahan. Kami minta Pemerintah mengantisipasi hal ini segera," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI tengah mengatur rencana pemulangan warga negara Indonesia, termasuk ribuan jemaah tabligh, yang masih berada di luar negeri di tengah pandemi virus corona Covid-19.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ada sekitar ribuan jemaah tabligh yang masih berada di luar negeri.
"Mengenai jemaah tabligh, data yang diperoleh, sekali lagi jumlah yang pasti kami tidak pernah tahu, tetapi at least, data sampai saat ini sekitar 1.456 orang," kata Menlu Retno dalam virtual press conference, Selasa (31/3/2020).
Retno mengungkapkan sebagian besar WNI jemaah tablig itu berada di India.
Baca Juga: Update WNI di Luar Negeri Positif Corona Capai 302 Orang
"(Sebanyak) 731 di antaranya berada di India," ucapnya Retno.
Nantinya, menurut Retno mereka akan dipulangnya melalui serangkaian protokol kesehatan yang sudah disiapkan Kementerian Kesehatan.
"Teman-teman kita yang baru tiba wajib mengisi health alert card yang disiapkan Kemenkes, Pak Menko sudah menyampaikan bagi yang menunjukkan gejala akan ditangani lebih lanjut, akan dilakukan karantina secara terpisah dan ditangani lebih lanjut," lanjut Retno.
Sementara bagi WNI yang sehat dan tidak menunjukkan gejala diimbau melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing.
Berita Terkait
-
Anies Terapkan PSBB, Penumpang KRL Masih Berdesakan dan Duduk Berdempetan
-
Bak Kota Mati, Terminal Mangkang Semarang Hampir Tak Ada Tanda Kehidupan
-
Lampiaskan Syahwat saat Corona, Bona Mabuk-mabukan, Perkosa Pacar di Kos
-
Nasib Terkini 12 Polisi Positif Virus Corona di Sukabumi
-
Wabah Virus Corona, Menpora Minta PSSI Perhatikan Nasib Pemain dan Wasit
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan