Suara.com - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyinggung krisis tahun 1998 ketika menjelaskan dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona.
Menurut JK, sapaannya, ketika krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia masih bisa meminta bantuan ke negara lain. Tapi saat ini langkah itu kecil kemungkinan dilakukan.
Hal ini disampaikan Jusuf Kalla dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di tvOne pada Selasa (21/4/2020) malam.
"Beda Krisis 1998 kita susah tapi bisa minta bantuan keluar. Sekarang siapa yang mau kita minta bantuan keluar kan? Artinya kekuatan dalam kita, harus kita siapkan," kata JK kepada pembawa acara Karni Ilyas melalui teleconference.
Jusuf Kalla mengakui ini bukan pilihan yang mudah. Sebab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus mau berkorban untuk mengatasi pandemi ini.
Tapi ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan menyelesaikan penyebab penyebaran virus corona.
Karni Ilyas kemudian bertanya tentang sektor keuangan yang ikut terdampak pandemi ini.
"Menurut Pak JK, kita harus bagaimana? Kita harus cetak uang, karena meminjam juga sudah sulit, atau harus diapakan APBN yang ada?" tanya Karni Ilyas.
"Kombinasi kedua-duanya. Pertama, APBN-nya harus berhemat untuk kebutuhan yang tidak penting. Termasuk pengurangan anggaran pembangunan. Itu harus dikurangi," jawab Jusuf Kalla.
Baca Juga: Sidang Isbat 1 Ramadhan 2020, Kemenag Pantau Hilal di 82 Titik
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 berbeda dengan bencana lain.
"Kita mengalami berbagai bencana. Bencana alam contohnya, apakah tsunami di Aceh, gempa di Jogja. Yang kita selesaikan akibatnya. Begitu tsunami satu hari selesai. Akibatnya kita selesaikan," ujarnya.
Tapi sekarang ini, menurut JK, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus menyelesaikan sebab sekaligus akibat secara bersama-sama.
Ia melanjutkan, "Kita juga pernah mengalami krisis ekonomi tahun 1998. Tapi waktu itu yang kena cuma tiga negara. Indonesia, Thailand dan Korea. Kita masih bisa minta bantuan ke IMF dan Jepang".
Pada masa itu, menurut JK, Indonesia bisa melalui krisis ekonomi 1998 meskipun dengan pengorbanan yang besar.
Kondisi krisis 1998 sangat berbeda dengan pandemi Covid-19 saat ini. Sebab, berbagai negara di seluruh dunia kekinian tengah dilanda wabah tersebut.
Berita Terkait
-
Bagikan Bansos di Sawah Besar, Polres Metro Jakpus Ajak Eks Narapidana
-
Di Masa Pandemi, Warga Diminta Ikuti Imbauan Pemerintah Bukan Sumber Lain
-
Kata PBB Tentang Virus Corona: Dunia Terancam Dilanda Kelaparan
-
Wakil Ketua DPR Dorong Kementerian Perindustrian Bisa Penuhi Kebutuhan APD
-
Dampak Corona, Panti Pijat Tutup dan Penyandang Tunanetra Dirumahkan
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
Terkini
-
Kisah Difabel Tuli Perdana Dengar Suara Takbiran: Dulu Duniaku Sangat Sunyi
-
Viral Keluhan Ban Mobil Dikempeskan di Monas, Kadishub DKI: Jangan Parkir di Badan Jalan!
-
Hampir 100 Persen Pengungsi Bencana di Sumatera Tak Lagi di Tenda
-
Kritik KPK, Sahroni Usul Tahanan Rumah Harus Bayar Mahal: Biar Negara Gak Rugi-Rugi Banget
-
Mudik Siswa Sekolah Rakyat, Naila Akhirnya Punya Rumah Baru Layak Huni
-
Tentara Amerika Gali Kuburannya Sendiri Jika Serang Pulau Kharg
-
Dukung Wacana WFH ASN demi Hemat Energi, Komisi II DPR: Tapi Jangan Disalahgunakan untuk Liburan
-
Lebaran Perdana Warga Kampung Nelayan Sejahtera, Kini Tanpa Rasa Cemas
-
Eks Menag Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Mantan Penyidik: KPK Tak Boleh Beri Perlakuan Istimewa
-
Turap Longsor di Kramat Jati, 50 Personel Gabungan Dikerahkan