Suara.com - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyinggung krisis tahun 1998 ketika menjelaskan dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona.
Menurut JK, sapaannya, ketika krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia masih bisa meminta bantuan ke negara lain. Tapi saat ini langkah itu kecil kemungkinan dilakukan.
Hal ini disampaikan Jusuf Kalla dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang di tvOne pada Selasa (21/4/2020) malam.
"Beda Krisis 1998 kita susah tapi bisa minta bantuan keluar. Sekarang siapa yang mau kita minta bantuan keluar kan? Artinya kekuatan dalam kita, harus kita siapkan," kata JK kepada pembawa acara Karni Ilyas melalui teleconference.
Jusuf Kalla mengakui ini bukan pilihan yang mudah. Sebab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus mau berkorban untuk mengatasi pandemi ini.
Tapi ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan menyelesaikan penyebab penyebaran virus corona.
Karni Ilyas kemudian bertanya tentang sektor keuangan yang ikut terdampak pandemi ini.
"Menurut Pak JK, kita harus bagaimana? Kita harus cetak uang, karena meminjam juga sudah sulit, atau harus diapakan APBN yang ada?" tanya Karni Ilyas.
"Kombinasi kedua-duanya. Pertama, APBN-nya harus berhemat untuk kebutuhan yang tidak penting. Termasuk pengurangan anggaran pembangunan. Itu harus dikurangi," jawab Jusuf Kalla.
Baca Juga: Sidang Isbat 1 Ramadhan 2020, Kemenag Pantau Hilal di 82 Titik
Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 berbeda dengan bencana lain.
"Kita mengalami berbagai bencana. Bencana alam contohnya, apakah tsunami di Aceh, gempa di Jogja. Yang kita selesaikan akibatnya. Begitu tsunami satu hari selesai. Akibatnya kita selesaikan," ujarnya.
Tapi sekarang ini, menurut JK, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus menyelesaikan sebab sekaligus akibat secara bersama-sama.
Ia melanjutkan, "Kita juga pernah mengalami krisis ekonomi tahun 1998. Tapi waktu itu yang kena cuma tiga negara. Indonesia, Thailand dan Korea. Kita masih bisa minta bantuan ke IMF dan Jepang".
Pada masa itu, menurut JK, Indonesia bisa melalui krisis ekonomi 1998 meskipun dengan pengorbanan yang besar.
Kondisi krisis 1998 sangat berbeda dengan pandemi Covid-19 saat ini. Sebab, berbagai negara di seluruh dunia kekinian tengah dilanda wabah tersebut.
Berita Terkait
-
Bagikan Bansos di Sawah Besar, Polres Metro Jakpus Ajak Eks Narapidana
-
Di Masa Pandemi, Warga Diminta Ikuti Imbauan Pemerintah Bukan Sumber Lain
-
Kata PBB Tentang Virus Corona: Dunia Terancam Dilanda Kelaparan
-
Wakil Ketua DPR Dorong Kementerian Perindustrian Bisa Penuhi Kebutuhan APD
-
Dampak Corona, Panti Pijat Tutup dan Penyandang Tunanetra Dirumahkan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak