Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli menyebut pemerintah Indonesia self denial karena selalu membantah persoalan corona sejak bulan Januari.
"Kasus pertama [virus corona] di Indonesia menurut fakultas kedokteran itu bulan Januari. Tapi kita dari Januari sampai pertengahan Maret itu dalam proses self denial," katanya.
Rizal yang diundang dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One pada Selasa (21/4/2020) malam itu mengatakan masyarakat telah kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga karena ulah pejabat yang sibuk membantah corona.
"Kita kehilangan 2,5 bulan yang paling berharga karena kita sibuk bantah-bantahan. Pejabat kita kan paling doyan membantah yang udah benar," ujarnya.
Ia sangat menyayangkan periode 2,5 bulan yang telah terlewat. Pada masa itu banyak disinformasi yang menyebar di masyarakat padahal periode itu adalah saat-saat terbaik untuk mencegah virus corona masuk ke Indonesia.
"Pada Januari sampai barulah pertengahan Maret ada kesadaran bahwa ini memang benar, ini masalah serius. Tapi 2,5 bulan yang terjadi itu disinformasi oleh pejabat tentang keberadaan corona," kata Rizal Ramli.
Ia juga mengkritisi langkah pemerintah saat awal corona masuk, dimana mereka tidak segera menutup destinasi pariwisata tapi malah membuka akses lebar bagi para turis.
"Nah, pada waktu mulai sadar itu, kita bukannya nutup arus turis, arus pekerja dari China malah mengizinkan, malah ada rencana mau kasih insentif sekian milyar untuk membantu meningkatkan turisme," ujarnya.
Mantan Menko Kemaritiman itu juga mengatakan bahwa situasi perekonomian negara saat ini lebih buruk daripada krisis tahun 1998.
Baca Juga: Kenalan dengan Konsep Baru 4 Unit Boyband NCT
"Loh bukannya tahun 1998 jeblok? Maaf pak, kita Tionghoa ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian, kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli enggak sehancur seperti hari ini," katanya menirukan dialog dengan para pedagang.
ILC kembali mengadakan diskusi dengan tema "Setelah Corona, Krisis Mengancam?" pada Selasa (21/4/2020) malam. Selain Rizal Ramli, salah satu panelis yang turut diundang untuk berbicara adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Berita Terkait
-
Kewajiban Neto Indonesia Meroket di Kuartal III 2025, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi?
-
Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Capai 5,6 Persen di Tengah Bencana
-
Waduh, Banjir Sumatra dan Aceh Bisa Bikin Ekonomi Indonesia Minus 0,12 Persen
-
Pelaksanaan Program Pemagangan Nasional di Telkom Ditinjau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
-
Kemenkeu Klaim Ekonomi Indonesia Menguat, dari Permintaan Domestik hingga Kinerja Ekspor
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri