Suara.com - Dewan Urusan Internasional Rusia (RIAC) memprediksi bahwa Rusia, Turki dan Iran akan mencapai konsensus untuk singkirkan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Dilansir Middle East Monitor, RIAC merupakan salah satu lembaga yang dikenal dekat dengan pembuat kebijakan Pemerintahan Rusia. Menurut laporanya tiga negara tersebut akan melakukan gencatan senjata untuk membentuk pemerintahan transisi yang terdiri dari oposisi, anggota rezim dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Laporan RIAC menyebut bahwa salah satu organisasi Rusia yakni Yayasan untuk Proteksi Nilai-nilai Nasional yang berafiliasi dengan badan keamanan dan kantor Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menggelar survei di Suriah.
Survei tesebut dijadikan sebagai pesan politik kepada Al-Assad bahwa rakyat Suriah tidak ingin ia menjadi presiden lagi.
Dalam sebuah laporan RIAC menyebutkan, sejak awal intervensi militer di Suriah, Moskow berusaha menghindari anggapan sebagai pembela Al-Assad, berbagai negosiasi dilakukan untuk menekankan rakyat Suriah yang akan memutuskan apakah masih ingin Al-Assad berkuasa atau tidak.
Dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Rusia menjadi lebih serius untuk membuat perubahan di Suriah.
Kantor berita Rusia, TASS menjelaskan "Rusia memperkirakan Al-Assad bukan hanya tidak bisa memimpin negara tersebut, tetapi kepala rezim Suriah itu menyeret Moskow ke skenario Afghanistan, yang sangat tidak diharapkan Rusia,"
TASS juga menjelaskan Moskow membuat berbagai skenario termasuk kehadiran pasukan militernya yang membentuk peta kekuatan tersendiri. Hasilnya, Suriah akan tetap terbelah dalam wilayah yang dilindungi Iran dan Rusia, wilayah oposisi didukung Turki, dan Eufrat Timur didukung AS dan SDF.
Skenario kedua mengharuskan penarikan semua pasukan asing dan persatuan negara setelah mencapai transformasi politik sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254. Menurut kantor berita tersebut, opsi ini merupakan yang paling memungkinkan.
Baca Juga: Dalam 9 Tahun, Lebih dari 700 Jurnalis Warga Tewas di Suriah
Turki juga sejak lama menyerukan untuk melengserkan Presiden Al-Assad sebagai syarat awal mengakhiri operasi militernya di Suriah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK
-
Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar
-
Skandal Parkir Liar Cempaka Putih: Oknum Dishub Diduga Pasok Atribut, Pramono Anung Ancam Pecat