Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka jalur transportasi kembali, tidak nyambung dengan logika berpikir.
Ia tidak habis pikir mengapa transportasi umum diperbolehkan beroperasi kembali justru saat menjelang mudik.
"Ini yang ada jelang masa puncak mudik transportasi malah dibuka. Logikanya enggak nyambung blas," tulisnya via Twitter @yunartowijaya.
Menurutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Menhub Budi Karya itu tidak sejalan dengan keinginan Jokowi yang berharap bisa melakukan relaksasi ekonomi pada bulan Juni mendatang.
Pria yang akrab disapa Toto itu menilai, jika ingin melakukan relaksasi pada bulan Juni mendatang, seharusnya kebijakan transportasi diperketat selama bulan Mei.
"Pak @jokowi kalau Anda ingin mulai relaksasi awal Juni, pastikan dulu keberhasilan PSBB melalui tes yang sudah massal, enggak setengah-setengah gini," katanya.
Menurut Toto, relaksasi ekonomi dalam kasus penanganan COVID-19 membutuhkan prasyarat tertentu, tidak asal mengikuti negara lain.
"Pak @jokowi relaksasi ekonomi bisa dijalankan ya dengan prasyarat tertentu, bukan hanya karena melihat negara lain juga akan lakukan relaksasi," lanjutnya.
Ia bahkan meminta agar Presiden Jokowi menginstruksikan Menhub untuk menjelaskan kepada publik, apa alasannya melonggarkan kebijakan transportasi umum.
Baca Juga: Geger! Jasad Perempuan Dalam Kardus di Deli Serdang, Diduga Dibunuh Pacar
"Pak @jokowi coba instruksikan Menteri Anda, jelaskan ke publik apa logika dari pelonggaran transportasi besok?" tulisnya.
Meski tak semua diizinkan untuk berpergian namun ia ingin tahu bagaimana cara membedakan antara yang ingin mudik dan yang tidak.
"Bagaimana membedakan yang berniat mudik atau enggak? Kalo niat bikin pelonggaran di Juni, bukankah logikanya sekarang malah harus diperketat?" pungkasnya.
Berita Terkait
-
Demokrat Diduga Dalang di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Dendam Lama Bersemi Kembali?
-
Jokowi Dinilai Terlalu 'Pede': Dulu Banyak Partai Melamar, Kini Cuma Tersedia PSI
-
Analis Ungkap Skenario 'Perang Dingin' Prabowo vs Jokowi di 2029, Nasib Gibran Jadi Kunci
-
Jokowi Mulai Ditinggal? Pengamat Bongkar Sifat Asli Elit, Sebut Magnet Kuasa Pindah Cepat ke Prabowo
-
Analis Ungkap Alasan Jokowi Pilih PSI: Tak Punya Opsi Lain dan Demi Jaga Pengaruh di Era Prabowo?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!