Suara.com - Panggung politik nasional pasca-Pemilu 2024 terus menghadirkan dinamika yang menarik untuk dicermati. Salah satu sorotan utama adalah manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diisukan akan merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menyelesaikan masa jabatannya.
Langkah ini dinilai sebagai sebuah strategi besar untuk memastikan Jokowi tetap memiliki relevansi dan kekuatan politik nyata, bahkan setelah tidak lagi berkuasa.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, membedah secara tajam manuver politik ini dalam podcast Gaspol baru-baru ini.
Menurutnya, ini adalah upaya Jokowi untuk membangun 'sekoci' atau pelabuhan politik baru di tengah konstelasi kekuasaan yang telah berubah.
PSI Sebagai 'Sekoci' Politik Jokowi?
Yunarto Wijaya, yang akrab disapa Mas Toto, melihat sinyal ketertarikan Jokowi pada PSI bukanlah sekadar basa-basi politik. Ia menilai ada tujuan strategis di baliknya, yakni untuk mempertahankan pengaruh riil di panggung politik nasional.
"Pernyataan Jokowi yang mengindikasikan akan bergabung dengan PSI dilihat sebagai langkah untuk memiliki kekuatan politik riil setelah tidak lagi menjabat presiden," ungkap Yunarto dikutip dari podcast Gaspol yang diunggah YouTube pada Jumat (18/7/2025).
Sinyal ini dibaca sebagai penegasan bahwa Jokowi tidak berniat pensiun total dari hiruk pikuk politik praktis.
Sebaliknya, ia sedang mempersiapkan fondasi agar tetap menjadi figur yang diperhitungkan, baik oleh lawan maupun kawan politiknya di masa depan.
Baca Juga: Tinggalkan Jauh Suara Dua Lawannya, Kaesang Hampir Dipastikan Menang Pemilu Raya PSI?
Pilihan Realistis di Tengah Kepentingan Partai Besar
Pertanyaan besarnya, mengapa harus PSI? Partai yang notabene masih berjuang untuk mendapatkan kursi di Senayan. Menurut analisis Yunarto, pilihan ini lahir dari sebuah kalkulasi yang sangat realistis.
Pasca-Pilpres, peta politik telah bergeser. Partai-partai besar kini memiliki pusat gravitasi baru, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bagi mereka, mengamankan posisi dan pengaruh di lingkar kekuasaan baru jauh lebih prioritas ketimbang menyediakan karpet merah bagi seorang mantan presiden.
"Pilihan ke PSI dianggap karena tidak ada pilihan lain, mengingat partai-partai besar sudah sibuk dengan kepentingannya sendiri dan berlomba mengambil hati Prabowo," jelas Yunarto.
Dalam kondisi ini, PSI menjadi opsi paling memungkinkan bagi Jokowi untuk memiliki kendaraan politik yang bisa ia kendalikan atau setidaknya pengaruhi secara signifikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- Ke Mana Saja Rp26 Triliun Dana Transfer Pusat Mengalir di Sulawesi Selatan?
Pilihan
-
6 Mobil Turbo Bekas untuk Performa Buas di Bawah Rp 250 Juta, Cocok untuk Pecinta Kecepatan
-
OPEC Tahan Produksi, Harga Minyak Dunia Tetap Kokoh di Pasar Asia
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
Terkini
-
Anggap Banjir Sumatera Tanda Kiamat Sudah Terjadi, Menko Cak Imin Ajak Raja Juli hingga Bahlil Tobat
-
Heran Didakwa Rugikan Negara Rp2,9 T, Anak Riza Chalid: Jasa Saya Untungkan Pertamina
-
Dari ISPA hingga Trauma: Ancaman Ganda yang Mengincar Anak di Wilayah Bencana
-
Hakim PN Jaksel Mentahkan Gugatan Praperadilan Buronan E-KTP Paulus Tannos, Ini Penjelasannya
-
Praperadilan Ditolak! Hakim Tegaskan Penyidikan Kasus e-KTP Paulus Tannos Tetap Jalan
-
Momen Kepala BNPB Minta Maaf, 'Salah Baca' Dahsyatnya Banjir Sumatra: Saya Surprise
-
Tragedi Sumatra: 631 Tewas, 472 Hilang, Pemerintah Siapkan Hunian Pasca Bencana
-
Ada Ancaman di Balik Korupsi NTB? 15 Anggota DPRD Ramai-ramai Minta Perlindungan LPSK
-
Kemenag Jelaskan Dasar Ilmiah dan Fikih Penetapan Waktu Subuh: Bukan Perkiraan, Tapi Hasil Ijtihad
-
Viral Aksi Zulhas Panggul Beras di Lumpur Banjir Padang, Janjikan Bantuan Dobel