Suara.com - Bulan madu politik usai Pilpres 2024 mungkin tak akan berlangsung lama. Di tengah euforia kemenangan, benih-benih persaingan menuju kontestasi 2029 disebut mulai ditabur.
Sebuah skenario mengejutkan muncul ke permukaan: potensi 'perang dingin' antara Presiden terpilih Prabowo Subianto melawan 'kekuatan' Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diproyeksikan melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Analisis tajam ini datang dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Menurutnya, panggung politik lima tahun ke depan bisa menjadi arena perebutan pengaruh terselubung antara dua tokoh yang kini tampak mesra tersebut. Namun, realisasi 'perang dingin' ini sangat bergantung pada satu variabel krusial.
Variabel itu adalah kemampuan Jokowi untuk mengorbitkan Gibran menjadi figur calon presiden yang mandiri dan memiliki kekuatan elektoral signifikan, lepas dari bayang-bayang kekuasaan ayahnya.
"Potensi Prabowo berhadapan dengan Jokowi (melalui Gibran) di 2029 sangat bergantung pada apakah Jokowi berhasil menjadikan Gibran sebagai figur capres yang kuat secara elektoral," ujar Yunarto dalam podcast Gaspol dikutip pada Jumat (18/7/2025).
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pertarungan di 2029 bukanlah sekadar adu figur, melainkan pertarungan mesin politik dan warisan pengaruh yang dibangun oleh Jokowi selama dua periode kekuasaannya.
Kerapuhan Politik Gibran Tanpa 'Payung' Jokowi
Saat ini, posisi tawar Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih dinilai masih rapuh. Yunarto Wijaya menyoroti kelemahan mendasar Gibran yang bisa menjadi batu sandungan utama dalam karier politik jangka panjangnya.
Baca Juga: Pihak Dokter Tifa Nilai Ada Kepanikan Usai Kasus Ijazah Jokowi Naik Penyidikan
Ketiadaan basis partai politik yang kuat membuat posisinya sangat bergantung pada patronase.
"Saat ini, Gibran belum menjadi kekuatan elektoral yang signifikan, dan posisinya sebagai RI2 di masa depan juga belum tentu aman karena tidak mewakili partai politik besar," tegas Yunarto.
Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang tinggi pada pesona dan tuas kekuasaan Jokowi. Pertanyaan besarnya adalah: apa yang terjadi ketika Jokowi tak lagi menjadi presiden?
Tanpa 'payung' kekuasaan Istana, Gibran harus berjuang membangun basis elektoralnya sendiri, sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah di tengah kepungan partai-partai besar yang juga memiliki agenda untuk 2029.
Pergeseran Pusat Gravitasi Kekuasaan
Setelah Jokowi resmi lengser pada Oktober 2024, pusat gravitasi kekuasaan politik nasional secara otomatis akan bergeser sepenuhnya ke Prabowo Subianto sebagai presiden. Di sinilah dinamika baru akan dimulai.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!