Suara.com - Bulan madu politik usai Pilpres 2024 mungkin tak akan berlangsung lama. Di tengah euforia kemenangan, benih-benih persaingan menuju kontestasi 2029 disebut mulai ditabur.
Sebuah skenario mengejutkan muncul ke permukaan: potensi 'perang dingin' antara Presiden terpilih Prabowo Subianto melawan 'kekuatan' Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diproyeksikan melalui putranya, Gibran Rakabuming Raka.
Analisis tajam ini datang dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Menurutnya, panggung politik lima tahun ke depan bisa menjadi arena perebutan pengaruh terselubung antara dua tokoh yang kini tampak mesra tersebut. Namun, realisasi 'perang dingin' ini sangat bergantung pada satu variabel krusial.
Variabel itu adalah kemampuan Jokowi untuk mengorbitkan Gibran menjadi figur calon presiden yang mandiri dan memiliki kekuatan elektoral signifikan, lepas dari bayang-bayang kekuasaan ayahnya.
"Potensi Prabowo berhadapan dengan Jokowi (melalui Gibran) di 2029 sangat bergantung pada apakah Jokowi berhasil menjadikan Gibran sebagai figur capres yang kuat secara elektoral," ujar Yunarto dalam podcast Gaspol dikutip pada Jumat (18/7/2025).
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pertarungan di 2029 bukanlah sekadar adu figur, melainkan pertarungan mesin politik dan warisan pengaruh yang dibangun oleh Jokowi selama dua periode kekuasaannya.
Kerapuhan Politik Gibran Tanpa 'Payung' Jokowi
Saat ini, posisi tawar Gibran sebagai Wakil Presiden terpilih dinilai masih rapuh. Yunarto Wijaya menyoroti kelemahan mendasar Gibran yang bisa menjadi batu sandungan utama dalam karier politik jangka panjangnya.
Baca Juga: Pihak Dokter Tifa Nilai Ada Kepanikan Usai Kasus Ijazah Jokowi Naik Penyidikan
Ketiadaan basis partai politik yang kuat membuat posisinya sangat bergantung pada patronase.
"Saat ini, Gibran belum menjadi kekuatan elektoral yang signifikan, dan posisinya sebagai RI2 di masa depan juga belum tentu aman karena tidak mewakili partai politik besar," tegas Yunarto.
Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang tinggi pada pesona dan tuas kekuasaan Jokowi. Pertanyaan besarnya adalah: apa yang terjadi ketika Jokowi tak lagi menjadi presiden?
Tanpa 'payung' kekuasaan Istana, Gibran harus berjuang membangun basis elektoralnya sendiri, sebuah pekerjaan rumah yang tidak mudah di tengah kepungan partai-partai besar yang juga memiliki agenda untuk 2029.
Pergeseran Pusat Gravitasi Kekuasaan
Setelah Jokowi resmi lengser pada Oktober 2024, pusat gravitasi kekuasaan politik nasional secara otomatis akan bergeser sepenuhnya ke Prabowo Subianto sebagai presiden. Di sinilah dinamika baru akan dimulai.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- Ke Mana Saja Rp26 Triliun Dana Transfer Pusat Mengalir di Sulawesi Selatan?
Pilihan
-
6 Mobil Turbo Bekas untuk Performa Buas di Bawah Rp 250 Juta, Cocok untuk Pecinta Kecepatan
-
OPEC Tahan Produksi, Harga Minyak Dunia Tetap Kokoh di Pasar Asia
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
-
Ironi di Kandang Sendiri: UMKM Wajib Sertifikasi Lengkap, Barang China Masuk Bebas?
Terkini
-
Anggap Banjir Sumatera Tanda Kiamat Sudah Terjadi, Menko Cak Imin Ajak Raja Juli hingga Bahlil Tobat
-
Heran Didakwa Rugikan Negara Rp2,9 T, Anak Riza Chalid: Jasa Saya Untungkan Pertamina
-
Dari ISPA hingga Trauma: Ancaman Ganda yang Mengincar Anak di Wilayah Bencana
-
Hakim PN Jaksel Mentahkan Gugatan Praperadilan Buronan E-KTP Paulus Tannos, Ini Penjelasannya
-
Praperadilan Ditolak! Hakim Tegaskan Penyidikan Kasus e-KTP Paulus Tannos Tetap Jalan
-
Momen Kepala BNPB Minta Maaf, 'Salah Baca' Dahsyatnya Banjir Sumatra: Saya Surprise
-
Tragedi Sumatra: 631 Tewas, 472 Hilang, Pemerintah Siapkan Hunian Pasca Bencana
-
Ada Ancaman di Balik Korupsi NTB? 15 Anggota DPRD Ramai-ramai Minta Perlindungan LPSK
-
Kemenag Jelaskan Dasar Ilmiah dan Fikih Penetapan Waktu Subuh: Bukan Perkiraan, Tapi Hasil Ijtihad
-
Viral Aksi Zulhas Panggul Beras di Lumpur Banjir Padang, Janjikan Bantuan Dobel