Suara.com - Wakil Presiden Maruf Amin menyebut penyebab sebagian besar negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sulit berkembang dan mengalami ketertinggalan di bidang ekonomi karena masih konservatif dalam menerapkan ajaran agama di kehidupan sehari-hari.
"Cara berpikir konservatif menjadi salah satu penyebab mengapa negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim masih tergolong underdevelopment country dan mengalami ketertinggalan dalam ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya," kata Wapres Maruf Amin saat menyampaikan ceramah yang disiarkan TVRI dari kediaman Wapres di Jakarta, Minggu (10/5/2020).
Maruf Amin menilai cara berpikir tersebut semakin berkembang akhir-akhir ini, khususnya ketika muncul kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir bahwa kemurnian Islam harus dibangun dengan cara tekstualis.
"Cara berpikir seperti itu memang sudah mulai berkembang akhir-akhir ini, ketika isu kemurnian Islam harus dibangun dengan kemudian kita mengalami kemunduran berpikir dan mengarah pada cara pikir yang sangat tekstual," katanya.
Kelompok konservatif tersebut, lanjut Wapres, biasanya menolak adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam secara tekstual. Padahal, kata dia, pemahaman secara tekstual dan konservatif itu tidak sesuai dengan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW.
Cara berpikir konservatif tersebut juga menghambat upaya-upaya dalam mewujudkan peradaban Islam. Untuk membangun kembali peradaban Islam, kata Ma'ruf, pola pikir wasathi atau moderat harus ditanamkan dan dikembangkan di negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim.
"Cara berpikir konservatif seperti itu menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Oleh karena itu, cara berpikir wasathi dapat menjadi pijakan kuat untuk kita membangun kembali peradaban Islam yang kuat," katanya.
Catatan redaksi: Artikel ini mengalami revisi pada judul dan tubuh berita.
Baca Juga: Wapres Maruf Amin Usul Kebijakan Corona RI Berdasarkan Fiqih Islam
Berita Terkait
-
Wapres: Konservatisme Membuat Negara Berpenduduk Mayoritas Islam Susah Maju
-
Jadwal Belajar dari Rumah di TVRI Besok, Selasa 12 Mei 2020: Matematik Asik
-
Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Hari Ini Selasa 12 Mei 2020 & Link Streaming
-
Jubir: Wakil Presiden Mike Pence Tidak Dikarantina dan Negatif COVID-19
-
Wapres Maruf Amin Usul Kebijakan Corona RI Berdasarkan Fiqih Islam
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan