Suara.com - Presiden Joko Widodo mengklaim, kurva reproduksi (R0) penyebaran virus corona covid-19 di sejumlah daerah menurun karena sudah di bawah 1.
Karenanya, pemerintah berencana menerapkan skema normalisasi baru kehidupan alias new normal.
Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau kesiapan penerapan standar new normal di Mal Summarecon Bekasi pada Selasa (26/5/2020).
Namun, Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuan Muda Indonesia (ALMI) Berry Juliandi mengatakan kesiapan daerah untuk menerapkan pola new normal berbeda-beda, dan sangat bergantung pada data setiap daerah. Akurasi data masing-masing daerah masih menjadi persoalan.
"Apakah datanya sudah akurat dan apakah jumlah tes yang dilakukan sudah cukup besar untuk mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan yang baik," kata Berry kepada Suara.com, Rabu (27/5/2020).
Berry mempertanyakan akurasi data pemerintah terkait penyebaran wabah corona tersebut.
Ia mengatakan, berdasarkan data driven thebonza.com secara real time pertanggal 25 Mei 2020, menunjukan bahwa rata-rata di setiap provinsi angka kurva-nya di atas angka 1.
Menurutnya data RO yang digunakan oleh pemerintah bersifat lebih umum untuk rata-rata seluruh wilayah. Oleh karena itu ia menyarankan pemerintah mengacu pada data real time (Rt).
"Karena Rt adalah jumlah reproduksi efektif yang lebih real time di suatu wilayah. Sedangkan Presiden Jokowi memakai data RO yang lebih umum untuk rata-rata seluruh wilayah," ujarnya.
Baca Juga: 72 Mal di Jawa Barat Buka 30 Mei Jelang New Normal Jawa Barat
Ia menyangsikan keberhasilan skema new normal dengan situasi dan kondisi masyarakat yang tidak siap.
Sebab, hingga saat ini masyarakat masih belum disiplin melakukan protokol kesehatan.
"Kami juga cukup khawatir kalau kebijakan ini diteruskan, karena ketaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan masih sangat rendah. Petugas pasti harus kerja keras dalam pengaturanya. Apakah yakin semua dapat berjalan dengan baik sesuai rencana," imbuhnya.
Berita Terkait
-
New Normal ala Jokowi, Menag Buka Lagi Rumah Ibadah Secara Bertahap
-
Diminta Nilai Kinerja Pemerintahan Jokowi, Refly Harun Kasih Skor Segini
-
Ilmuwan Sebut New Normal Ala Jokowi Mirip Herd Immunity
-
Arti New Normal, Panduan Lengkap New Normal, dan Kritik dari Politikus
-
Pemerintah Usung New Normal, PBSI Ingin Atlet Tetap Dikarantina
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban