Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilaksanakan secara hati-hati dan transparan agar tidak terjadi penyimpangan.
Pasalnya, kata Jokowi, program PEN tersebut penting untuk keberlangsungan ekonomi Indonesia.
"Agar PEN, harus dilakukan secara hati-hati transparan, akuntabel, sehingga mampu mencegah risiko moral hazard. Ini penting sekali," ujar Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
Menurut Jokowi, Program PEN yakni subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, kemudian PMN untuk BUMN dan investasi pemerintah untuk modal kerja.
Karenanya, ia meminta agar Kejaksaan Agung, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) hingga KPK melakukan pengawasan secara ketat pelaksanaan program PEN.
"Saya minta Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilipatkan untuk sistem pencegahan. Ini penting," ucap dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan tantangan terbesar pemerintah Indonesia yakni menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dan segera dieksekusi dengan cepat. Sehingga kata dia pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi lebih dalam.
"Tantangan terbesar kita menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut kuartal I ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen. Ia pun berharap kuartal ke II, III dan ke IV pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak merosot lebih dalam.
Baca Juga: Dibui karena Minta Jokowi Mundur, Pecatan TNI Ruslan Buton Gugat Bareksrim
"Kita tahu kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97 persen dan kuartal kedua, ketiga dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus dan bahkan kita harapkan pelan-pelan kita mulai bisa rebound," tutur Jokowi.
Berita Terkait
-
Dibui karena Minta Jokowi Mundur, Pecatan TNI Ruslan Buton Gugat Bareksrim
-
Presiden Jokowi Minta Program Pemulihan Ekonomi Segera Dieksekusi
-
Bertemu Tokoh Lintas Agama, Jokowi Bahas Penanganan Covid-19
-
Presiden Jokowi Cek Persiapan New Normal di Masjid Istiqlal
-
Refly Harun Bongkar Syarat Menjatuhkan Presiden, 'DPR Jadi Kunci Awal'
Terpopuler
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- Reaksi Kocak Amanda Manopo Ditanya Malam Pertama Usai Menikah: Kita Coba Hari Ini
Pilihan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
Terkini
-
DJ Panda Diperiksa Rabu Lusa Soal Kasus Ancaman ke Erika Carlina, Polisi Ungkap Kisi-kisi Ini!
-
5 Fakta Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI, Roy Suryo Cs Beberkan Kejanggalan Mengejutkan
-
Hati Orang Tua Nadiem Hancur, Ayah Bersumpah Terus Berjuang: Proses Ini Mesti Dilalui Panjang
-
Roy Suryo Tunjukkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI: 99,9 Persen Palsu, Hurufnya Mencotot Keluar
-
Tidak Menyerah, Tim Hukum Siapkan Bukti Baru: Ada Hak Konstitusional Nadiem yang Belum Terpenuhi
-
Penampakan Ijazah Jokowi di KPU DKI: Mirip dengan yang Viral, Pengamat Cari Kejanggalan Legalisir
-
4 Tahun di Bawah Kudeta Militer, Jurnalis di Myanmar Hidup dalam Bayang Penangkapan dan Serangan
-
Anthony Norman Lianto Bantah Tuduhan Kekerasan Seksual, Ungkap Bukti Terkini
-
Nadiem Makarim Kalah Telak, Praperadilan Ditolak, Kejagung Lanjutkan Sikat Korupsi Chromebook
-
Israel Ajukan Banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Usai Indonesia Tolak Visa Atlet Senam