Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilaksanakan secara hati-hati dan transparan agar tidak terjadi penyimpangan.
Pasalnya, kata Jokowi, program PEN tersebut penting untuk keberlangsungan ekonomi Indonesia.
"Agar PEN, harus dilakukan secara hati-hati transparan, akuntabel, sehingga mampu mencegah risiko moral hazard. Ini penting sekali," ujar Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
Menurut Jokowi, Program PEN yakni subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, kemudian PMN untuk BUMN dan investasi pemerintah untuk modal kerja.
Karenanya, ia meminta agar Kejaksaan Agung, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) hingga KPK melakukan pengawasan secara ketat pelaksanaan program PEN.
"Saya minta Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilipatkan untuk sistem pencegahan. Ini penting," ucap dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan tantangan terbesar pemerintah Indonesia yakni menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat dan segera dieksekusi dengan cepat. Sehingga kata dia pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi lebih dalam.
"Tantangan terbesar kita menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas tentang Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui video conference, Rabu (3/6/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut kuartal I ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen. Ia pun berharap kuartal ke II, III dan ke IV pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak merosot lebih dalam.
Baca Juga: Dibui karena Minta Jokowi Mundur, Pecatan TNI Ruslan Buton Gugat Bareksrim
"Kita tahu kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97 persen dan kuartal kedua, ketiga dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus dan bahkan kita harapkan pelan-pelan kita mulai bisa rebound," tutur Jokowi.
Berita Terkait
-
Dibui karena Minta Jokowi Mundur, Pecatan TNI Ruslan Buton Gugat Bareksrim
-
Presiden Jokowi Minta Program Pemulihan Ekonomi Segera Dieksekusi
-
Bertemu Tokoh Lintas Agama, Jokowi Bahas Penanganan Covid-19
-
Presiden Jokowi Cek Persiapan New Normal di Masjid Istiqlal
-
Refly Harun Bongkar Syarat Menjatuhkan Presiden, 'DPR Jadi Kunci Awal'
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak