Suara.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyentil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kriteria usia dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB DKI Jakarta.
Hotman mempertanyakan kebijakan tersebut lantaran dinilai tidak masuk akal, menyusul protes yang disampaikan oleh sejumlah orang tua.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial, Hotman menyampaikan pesan kepada Nadiem terkait persoalan yang terjadi.
Mulanya, ia mengatakan Nadiem adalah orang hebat lantaran mengetahui latar belakang keluarga Mendikbud tersebut. Apalagi, Hotman sempat bekerja sama dengan ayahanda Nadiem.
"Halo Nadiem Makarim Pak Menteri. Anda adalah dari keluarga yang sangat pintar. Bapaknya Nadiem Makarim. Nono Anwar Makarim adalah doktor lulusan Harvard Law School yang satu kantor dengan Hotman Paris 20 tahun memimpin kantor pengacara internasional Makarim Taira S. Bapak dan anak adalah orang-orang hebat," kata Hotman seperti dikutip Suara.com, Selasa (30/6/2020).
Namun Hotman tak memungkiri bahwa dirinya sedikit merasa kebingungan dengan kebijakan Nadien perihal proses seleksi PPDB yang memprioritaskan kriteria usia peserta didik. Menurutnya, kebijakan itu tidak logis lantaran setiap siswa memiliki kesempatan yang sama.
"Tapi saya agak sedikit bingung belakangan ini mendengar isak tangis dari para orang tua. Di mana logikanya, untuk masuk sekolah harus disyaratkan faktor usia. Apa karena beda umur 2 bulan, 3 bulan atau satu tahun, orang tidak bisa masuk sekolah," imbuhnya.
Oleh sebab itu, Hotman meminta agar Nadiem meninjau ulang kebijakan yang telah ditetapkan sehingga tak membenani orang tua maupun peserta didik.
"Tolong dipikirkan lagi. Aku tahu Nadiem Makarim orang hebat yang sudah saya kenal sejak kecil," kata Hotman memungkasi.
Baca Juga: Geruduk Kemendikbud, Orang Tua Siswa Protes Syarat Usia PPDB DKI Jakarta
Tak pelak, unggahan Hotman Paris tersebut dibanjiri dukungan oleh warganet.
Untuk diketahui, sejumlah orang tua murid yang menamakan diri Forum Relawan PPDB DKI 2020 menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta pada Senin (29/8) pagi. Mereka memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di DKI Jakarta yang dinilai tidak adil.
Massa meminta Nadiem untuk turun tangan langsung menyelesaikan polemik PPDB SD/SMP/SMA di semua jalur (Zonasi, Afirmasi, Inklusi, Prestasi) yang diseleksi berdasarkan usia yang dibuat oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Kadisdik nomor 501/2020 tentang PPDB Tahun Ajaran 2020/2021.
Mereka juga menilai, alasan pemerintah mengutamakan peserta didik yang lebih tua dalam seleksi PPDB untuk memberikan kesempatan lebih kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi tidak tepat sehingga meminta Nadiem mengevaluasi sistem PPDB DKI Jakarta 2020.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?