Suara.com - Wacana penarikan pajak sepeda muncul seiiring dengan tren bersepeda atau gowes di masyarakat. Hal ini mengakibatkan para pesepeda bereaksi.
Bahkan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ikut buka suara.
Melalui cuitan yang diunggah di akun Twitter resminya, @Gerindra, pada Selasa (30/6/2020), partai Gerindra mengaitkan wacana pajak sepeda dengan penghapusan premium dan pertalite.
Dalam unggahan itu, Gerindra langsung menyebut tiga instansi terkait. Mereka adalah Kementerian Perhubungan, PT Pertamina dan Sekretariat Kabinet.
Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini heran lantaran kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda justru akan diberi pajak.
"Sebuah alasan dari @pertamina menghapus premium dan pertalite dengan dalih lingkungan. Di sisi lain @kemenhub151 malah berwacana memungut pajak dari kendaraan yang go green seperti sepeda. Bisa tolong dijelaskan @setkabgoid? #Pajaksepeda," tulis @Gerindra, dikutip Suara.com.
Beberapa warganet justru nyinyir dengan pernyataan Gerindra itu.
Mereka merasa, seharusnya partai berlogo kepala garuda itu lebih tahu alasan munculnya wacana pajak sepeda dan penghapusan premium dan pertalite. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masuk dalam jajaran pemerintah sebagai Menteri Pertahanan.
"Harusnya @Gerindra lebih tahu karena anda berada di dalam pemerintahan. Dan seharusnya @Gerindra menampung suaranya rakyat kecil yang saat ini morat-marit karena mengikuti aturan pemerintah yang selalu memberatkan rakyat kecil. BPJS naik, listrik naik, BBM tidak turun, test corona bayar dll," komentar @mwildhan.
Baca Juga: Apa Benar Gowes Sepeda Bakal Kena Pajak?
"Halah.....pora pora nanya padahal dia orang dalam," ujar @Yono_taya.
Untuk diketahui, wacana pajak sepeda telah dibantah oleh Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.
Menurut Budi, para pemilik sepeda tidak akan dikenakan pajak saat gowes atau berkendara menggunakan sepeda.
"Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda, justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktifitasnya," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).
Budi mengemukakan, hanya memberikan penilaian bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak di tengah pandemi Covid-19. Pengaturan itu menyangkut aspek keselamatan.
Sementara itu, Pertamina pun telah membantah akan menghilangkan premium dan pertalite.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN