Suara.com - Wacana penarikan pajak sepeda muncul seiiring dengan tren bersepeda atau gowes di masyarakat. Hal ini mengakibatkan para pesepeda bereaksi.
Bahkan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra ikut buka suara.
Melalui cuitan yang diunggah di akun Twitter resminya, @Gerindra, pada Selasa (30/6/2020), partai Gerindra mengaitkan wacana pajak sepeda dengan penghapusan premium dan pertalite.
Dalam unggahan itu, Gerindra langsung menyebut tiga instansi terkait. Mereka adalah Kementerian Perhubungan, PT Pertamina dan Sekretariat Kabinet.
Partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini heran lantaran kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda justru akan diberi pajak.
"Sebuah alasan dari @pertamina menghapus premium dan pertalite dengan dalih lingkungan. Di sisi lain @kemenhub151 malah berwacana memungut pajak dari kendaraan yang go green seperti sepeda. Bisa tolong dijelaskan @setkabgoid? #Pajaksepeda," tulis @Gerindra, dikutip Suara.com.
Beberapa warganet justru nyinyir dengan pernyataan Gerindra itu.
Mereka merasa, seharusnya partai berlogo kepala garuda itu lebih tahu alasan munculnya wacana pajak sepeda dan penghapusan premium dan pertalite. Sebab, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masuk dalam jajaran pemerintah sebagai Menteri Pertahanan.
"Harusnya @Gerindra lebih tahu karena anda berada di dalam pemerintahan. Dan seharusnya @Gerindra menampung suaranya rakyat kecil yang saat ini morat-marit karena mengikuti aturan pemerintah yang selalu memberatkan rakyat kecil. BPJS naik, listrik naik, BBM tidak turun, test corona bayar dll," komentar @mwildhan.
Baca Juga: Apa Benar Gowes Sepeda Bakal Kena Pajak?
"Halah.....pora pora nanya padahal dia orang dalam," ujar @Yono_taya.
Untuk diketahui, wacana pajak sepeda telah dibantah oleh Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi.
Menurut Budi, para pemilik sepeda tidak akan dikenakan pajak saat gowes atau berkendara menggunakan sepeda.
"Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda, justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktifitasnya," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).
Budi mengemukakan, hanya memberikan penilaian bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak di tengah pandemi Covid-19. Pengaturan itu menyangkut aspek keselamatan.
Sementara itu, Pertamina pun telah membantah akan menghilangkan premium dan pertalite.
Berita Terkait
Terpopuler
- Singapura Diguncang Gelombang Protes Rakyatnya, Buntut Rencana Penggundulan Hutan untuk Perumahan
- Daihatsu Kenalkan Mobil 120 Jutaan, 1 Liter Jalan 27 Km
- Cara Membersihkan Bunga Es dengan Aman dan Cepat Tanpa Merusak Freezer
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Pasukan GP Ansor Siap Tindak yang Ganggu Muktamar Ke-35 NU Jombang
-
Kudeta Niger Gagal, Pasukan Pemerintah Melumpuhkan Penyerang Pangkalan Niamey
-
Boni Hargens Soroti Pengangkatan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan KSBSI: Bukan Sekadar Seremonial
-
Bukan Ex-Officio! Romli Atmasasmita Tegaskan Status Listyo Sigit di KSBSI Hanya Bentuk Apresiasi
-
Apa Itu Sistem AHWA? Cara Baru Pilih Ketua Umum PBNU di Muktamar NU ke-35 Tahun 2026
-
Muktamar ke-35 NU Diwarnai Aksi Protes, Gus Yahya: Saya Mohon
-
Presiden Prabowo Tutup Muktamar NU Ke-35 di Jombang, Senin Besok
-
Gus Ipul Pastikan Forum Muktamar NU Ke-35 Bebas Ubah Keputusan Organisasi
-
Review Film The Last Sunrise: Makna Kehidupan di Balik Senyum dan Air Mata
-
Jepang Kirim Pasukan Bela Diri Bantu Meredam Kebakaran Hutan Kalimantan