Pimpinan DPR Sebut Rasional RUU PKS Dicabut dari Prolegnas Prioritas 2020

Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi rencana Komisi VIII yang akan menarik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas Prioritas 2020 lantaran pembahasannya dianggap sulit.

Sufmi sendiri mengakui bahwa sepanjang pembahasan, RUU PKS memang menuai polemik. Meski begitu, rencana penarikan RUU PKS masih akan ditindaklanjuti melalui rapat antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah.

"Ya, menurut kami itu juga apa yang diusulkan juga rasional karena RUU PKS ini menuai polemik di masyarakat, kemudian di kaum perempuan juga dan ini kan sudah sangat panjang polemik ini. Lalu kemudian ada mekanisme di DPR soal pencabutan RUU dan Baleg akan merapatkan dengan pemerintah untuk membicarakan hal ini," tutur Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/7/2020).

Sehingga, lanjut dia, penarikan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas harus melalui mekanisme lebih dahulu untuk disepakati bersama.

"Apabila hal ini disepakati maka tentunya Baleg melalui mekanisme pencabutan RUU kemudian seperti beberapa RUU lain kemudian nanti akan dikeluarkan dalam prolegnas prioritas tahun 2021," ujarnya.

Seperti diketahui RUU PKS terancam dicabut dari daftar prolegnas prioritas 2020 lantaran anggota DPR Komisi VIII mengatakan pembahasan RUU PKS untuk saat ini sulit dilakukan.

Hal ini semula disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas yang melakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2020. Ia meminta agar ada RUU yang dicabut karena alasan masih banyak RUU yang belum dibahas.

"Saya menyarankan teman-teman periode 2020 ini kita keluarkan dulu dari Prolegnas, kemudian Oktober akan kita masukkan kembali di Prolegnas, agar kita tidak memiliki daftar panjang yang ternyata di komisi belum berlangsung," ujarnya dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR yang disiarkan secara virtual di TVR Parlemen, Selasa (30/6/2020).

Pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang yang mengusulkan agar RUU PKS dicabut sementara dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Alasannya karena pembahasannya sulit dilakukan untuk saat ini.

Baca Juga: Sesalkan RUU PKS Ditarik, Komnas Perempuan Nilai DPR Tak Adil

"Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," kata Marwan.

Ia kemudian mengatakan agar RUU PKS digantikan dengan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain itu, saat ini yang menjadi fokus Komisi VIII adalah pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana.

"Kami menarik (RUU PKS) dan mengusulkan yang baru RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia," imbuhnya.

Mendengar hal ini, Supratman kemudian mengatakan, DPR akan berbicara dengan pemerintah untuk menarik RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 atas usulan Komisi VII.

"Kita akan bicarakan dengan pemerintah, RUU PKS ditarik Komisi VIII untuk dikeluarkan dari Prolegnas," kata Supratman.