Suara.com - Lapor Covid-19 (Laporcovid19.org) menjawab bantahan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait kabar pengurangan tes PCR agar angka kasus Covid-19 di wilayah tersebut menurun.
Seorang penggagas relawan Lapor Covid-19 Irma Hidayana mengatakan, untuk menjawab bantahan tersebut ada baiknya Pemkab Lamongan merilis data berapa jumlah tes PCR di wilayahnya. Sehingga, publik bisa melihat dan menilai bersama secara objektif. Hal itu, menurut dia lebih efektif ketimbang saling bantah.
"Kita lebih pengen objektif aja. Saya kalau misalkan mau dipilih bantahannya itu ya pokoknya terima kasih atas tanggapannya. Tetapi untuk supaya kita lebih objektif bersama-sama boleh gak kami memohon Pemkab Lamongan gitu untuk membuka data tes PCR. Nanti kan bisa dibandingkan tuh data tesnya berapa terus jumlah yang terinfeksi berapa," mata Irma kepada Suara.com, Jumat (3/7/2020).
Dari data tersebut nantinya bisa terlihat, apakah penurunan jumlah kasus Covid-19 di Lamongan berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah tes PCR yang dilakukan atau justru sebaliknya.
"Karena kalau kasusnya sedikit dan jumlahnya tes PCR nya sedikit ya iya lah pasti akan menemukan kasus lebih sedikit," ujar Irma.
Di luar dari peristiwa bantahan dari Pemkab Lamongan, Irma berujar, data tes PCR memang sebaiknya dibuka secara transparan kepada publik oleh pemerintah baik daerah maupun nasional. Mengingat, lanjut dia, pembukaan data tes PCR bisa menjadi kunci dalam penanganan pandemi.
Selain transparansi data tes PCR, data mengenai jumlah orang berstatus PDP dan ODP sekaligus jumlah berapa banyak meninggal dari dua kelompok tersebut juga perlu dipublikasikan.
"Apakah cukup itu aja? Mungkin nggak cukup. Karena kalau misalnya kan ada juga laporan yang semacam oh gak dijadikan PDP padahal sudah menunjukan gejala dan sebagainya. Kenapa alasannya? Alasannya macam-macam," katanya Irma.
Diketahui sebelumnya, kabar mengenai pengurangan tes PCR agar angka kasus Covid-19 di Kabupaten Lamongan menurun direspon pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Pemkab Lamongan menepis adanya kabar tersebut.
Baca Juga: Temuan Kasus Positif Covid-19 Hari Ini Berasal dari Tes PCR dan TCM
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan Taufiq Hidayat mengatakan, penekanan angka Covid-19 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya membantah adanya kabar, jika langkah pemkab menurunkan kasus Covid-19 dilakukan dengan mengurangi tes PCR.
“Tidak benar, saat ini dalam pengendalian penularan Covid-19 di Lamongan konsentrasi dan penekanan pada bagaimana supaya masyarakat menjadi patut terhadap prtokol kesehatan,” kata Taufiq saat dikonfirmasi Suara.com melalui selulernya, Jum'at (3/7/2020).
Meski begitu, pihaknya memang mengakui jika pada hari sebelumnya pengiriman PCR ke Provinsi Jawa Timur ada keterlambatan. Alasanya, Pemkab Lamongan bakal segera mengoperasikan alat tes PCR secara mandiri.
“Jadi kami berharap tidak mengirim lagi PCR ke Surabaya, tapi cukup di Lamongan,” tuturnya.
Dia mengemukakan, rumah sakit yang akan difasilitasi alat tes PCR adalah RSUD Soegiri. Lebih lanjut, pemkab berharap dengan memiliki alat tes sendiri bisa cepat mendeteksi penyebaran kasus Covid-19.
“Tracing harus dilakukan tanpa melihat lab maupun hasil lab. Hal tersebut adalah konsentrasi kami saat ini untk mempersiapkan masyarakat menuju New Normal,” sebutnya.
Untuk diketahui, munculnya kabar Pemkab Lamongan mengurangi tes PCR untuk menekan angka Covid-19 dikemukakan dari laporan Koalisi Warga untuk Laporcovid-19 Ahmad Arif melalui akun Twitter-nya.
Dia menyebut, mendapat informasi dari sejumlah dokter yang ditekan kepala daerah agar mengurangi tes PCR dan hanya memakai tes cepat antibodi agar kasus positif di daerah tidak bertambah. Daerah tersebut meliputi Nusa Tenggara, serta Lamongan dan Kediri, Jawa Timur.
"Laporcovid-19 mendapat informasi dari sejumlah dokter yang ditekan kepala daerah agar mengurangi tes PCR dan hanya memakai tes cepat antibodi agar kasus positif di daerah tidak bertambah. Daerah itu meliputi Nusa Tenggara Barat, serta Lamongan dan Kediri, Jawa Timur," cuit Anggota Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19 Ahmad Arif melalui akun Twitternya pada Jumat (3/7/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
-
KPK Bongkar Peringkat Koruptor: Eselon dan DPR Kejar-kejaran, Swasta Nomor Berapa?
-
Dugaan Korupsi BJB Ridwan Kamil: Lisa Mariana Ngaku Terima Duit, Sekalian Buat Modal Pilgub Jakarta?
Terkini
-
Sesumbar Kasus Campak di Jakarta Tak Naik, Pramono: Tak Seperti yang Dikhawatirkan!
-
KPK Usut Modus Licik Korupsi Haji: Waktu Pelunasan Haji Khusus Dibatasi Cuma 5 Hari Kerja!
-
Diperiksa KPK Hari Ini, Apa Kaitan Rektor UIN Semarang Nizar Ali di Kasus Korupsi Kuota Haji?
-
Ledakan Septic Tank Guncang Pondok Cabe: Tiga Rumah Hancur, Empat Warga Terluka
-
Nepal Memanas, 134 WNI Aman! Ini Langkah Cepat Pemerintah Lindungi Mereka
-
Cuaca Ekstrem Jepang: Hujan Deras Buat Transportasi Lumpuh, Warga Terisolasi
-
Terobosan Telkom: ESG Jadi Fondasi Utama dan Sistem Operasi untuk Pertumbuhan Digital & Tata Kelola
-
Dari Lapas Menuju Mandiri: Warga Binaan Raih Keterampilan Lewat Program FABA PLN
-
DPR Bakal Panggil KKP Terkait Tanggul Beton di Cilincing yang Dikeluhkan Nelayan
-
Rektor UI Diteriaki "Zionis" Saat Acara Wisuda, Buntut Undangan Akademisi Pro-Israel