Suara.com - Sebuah video pengambilan sumpah DPRD Kota Cirebon menghebohkan publik lantaran terdapat ralat dengan mencoret kata "khilafah" di tengah-tengah pembacaan ikrar kesetiaan NKRI.
Video pengambilan sumpah itu menjadi perbincangan warganet, karena Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati menuntun para anggotanya membaca teks sumpah dan ikrar kesetiaan NKRI dan Pancasila.
Ketua DPRD dari Partai Gerindra itu membacakan ikrar poin satu dan dua dengan cukup lancar diikuti oleh para anggotanya.
"Demi Allah kami bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demi Allah kami bersumpah akan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur," ucap Affiati diikuti para anggotanya.
Namun saat Affiati membaca poin ketiga dari ikrar itu, para anggotanya justru berhenti menirukan.
"Kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme dan khilafah," tuntun Affiati.
Alih-alih menirukan ikrar, para anggota hanya diam dan menyatakan ikrar tersebut batal.
"Batal batal batal, diulang Bu, tidak sah!" teriak salah seorang anggota.
Sang Ketua DPRD kemudian mengulangi kalimat sumpah poin ketiga itu dengan menghapus kata khilafah di akhir kalimat.
Baca Juga: Bentuk Pasukan ANAK NKRI, Berbagai Ormas Buat Ikrar Anti Komunis
"Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh komunisme, liberalisme, leninisme, dan sekulerisme," ucap Affiati mengulangi tuntunan sumpahnya.
Para anggota DPRD Kota Cirebon pun menuntaskan ucapan sumpahnya yang kemudian diakhiri dengan teriakan takbir.
Video pengambilan sumpah tersebut bisa disaksikan di sini.
Sontak saja aksi meralat sumpah dan ikrar ini menuai beragam reaksi dari warganet.
"Loh kok diralat?? Sudah benar menjaga NKRI dari paham komunis, khilafahnya.. kok dihilangkan 'khilafah'nya. Harus diusut nih. Jangan-jangan banyak k-drone-nya di DPRD Cirebon," tulis @narkosun yang membagikan video tersebut.
"Kok bisa batal.." komentar warganet.
Berita Terkait
-
Pengelola Ancol Tak Bantah Perluasan Dufan Ala Anies Sama Dengan Versi Ahok
-
Perluasan Ancol Versi Anies Ternyata Bagian Dari Reklamasi Ahok di Pulau L
-
Ketua DPRD Kota Serang Minta Beras yang Susut Jangan Dibayar
-
Ngamuk ke Polisi di Arena Judi Sabung Ayam, Anak Anggota DPRD Minta Maaf
-
Anak Buah Anies Mangkir, Rapat soal Reklamasi Ancol Terpaksa Ditunda
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital
-
Bekasi Darurat Mutilasi? Menelisik Pola Kejahatan Ekstrem di Balik Tragedi Serang Baru
-
Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus, Komnas HAM Desak TNI Buka Identitas Pelaku