Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, memberikan sindiran pedas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Herman menyarankan agar Nadiem mundur dari jabatannya lantaran mengaku pernah frustasi di masa awal menjadi menteri.
Anggota DPR Komisi VI itu menyindir dengan menulis pertanyaan apakah Nadiem pernah mengurus pendidikan di negara lain.
Sindiran ini muncul ketika Herman mengomentari klaim Nadiem Makarim yang mengaku frustrasi mengurus pendidikan di Indonesia.
"Emang Nadiem pernah urus pendidikan di negara lain? Kalau frustrasi mundur saja daripada mengorbankan pendidikan Indonesia tercinta," tulis Herman Khaeron seperti disitat Suara.com dari Twitter-nya, Senin (13/7/2020).
Mendikbud Nadiem Makarim mengaku selama kurang lebih satu tahun beralih profesi dari CEO perusahaan swasta ke jabatan pemerintahan membuat dirinya frustasi.
Nadiem mengatakan, kultur kerja di pemerintahan dan perusahaan swasta sangatlah berbeda. Sebab, ketika menjadi menteri, ia dihadapkan birokrasi dan administrasi yang rumit, termasuk publik yang selalu mengawasi setiap kebijakan.
"Kadang di pemerintahan banyak sekali yang membuat kita frustasi, banyak hal; birokrasi, administrasi, regulasi, ada berbagai macam hal, menjadi profil yang sangat publik di mana berbagai keputusan berat yang harus kita lakukan pasti tidak ada orang yang tidak setuju, bagaimana menghandle itu kan bagi saya dan tim saya itu merupakan tekanan yang sangat tinggi," kata Nadiem dilansir dari tayangan talkshow di YouTube Tempo, Sabtu (11/7/2020).
Menurut Mantan CEO Gojek itu, situasi pandemi virus corona covid-19 makin membuat dirinya harus berpikir memberikan invoasi agar pendidikan dan kebudayaan tetap berjalan.
"Jadi bayangkan, pertama kali masuk pemerintah, pertama kali di sektor pendidikan, pertama kali mengalami pandemi, semuanya pada saat yang bersamaan, ya kekuatan mental harus menjadi kunci utama bagi saya dan tim saya sekarang," katanya.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Izinkan Sekolah Dibuka, Ini Syaratnya!
Kata dia, hanya ada dua pihak yang berhak menilai kinerjanya di Kemendikbud yakni presiden sebagai orang yang mempekerjakannya dan masyakarat Indonesia yang merasakan kebijakannya di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Tag
Berita Terkait
-
Jansen Kaget Honor Panitia Asian Games Belum Lunas: Semoga Uangnya Ada
-
Tahun Ajaran Baru Dimulai, Ini 4 Pesan Mendikbud Nadiem Makarim
-
Mendikbud Nadiem Izinkan Sekolah Dibuka, Ini Syaratnya!
-
Frustrasi, Mendikbud Nadiem Curhat Pengalaman Pertama Masuk Pemerintahan
-
Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Mengaku Frustasi Urus Pendidikan Indonesia
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
Terkini
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo
-
Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan
-
Penuhi Kebutuhan Korban Banjir di Pemalang, Kemensos Dirikan Dapur Umum dan Distribusi Bantuan
-
Ucap Syukur Istri Hogi Minaya Usai DPR Minta Kasusnya Dihentikan: Alhamdulillah Kami Dapat Keadilan
-
Pramono Anung Blak-blakan di Depan Gubernur Lemhannas: Ada Pihak yang Ingin Jakarta Tetap Banjir!
-
KPK Telusuri Pengumpulan Uang dari Calon Perangkat Desa Terkait Dugaan Pemerasan Pengisian Jabatan
-
Di Hadapan Siswa Sekolah Rakyat, Ipar Prabowo Curhat Pernah Dipecat dari Jabatan Gubernur BI
-
Tanggapi Pernyataan Noel Soal Purbaya Bakal 'Di-Noel-kan', Ketua KPK: Kita Tak Pernah Target Ini Itu
-
Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai Jakarta Dikeruk hingga 5 Meter untuk Halau Banjir