Suara.com - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah merasa banyak organisasi massa 'siluman' lolos Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digagas Menteri Nadiem Makarim.
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno menyebut pada awalnya mereka sangat tertarik mengikuti program Nadiem ini, namun seiring berjalannya waktu mereka melihat adanya beberapa ormas yang tidak jelas ikut menerima dana hibah dari pemerintah.
"Dilihat dari nama-nama (ormas) ada beberapa yang tidak kompeten. Kantor enggak punya, apalagi staff, program juga enggak jelas, enggak ada bukti yang bisa ditunjukkan, legalitas kantor kemudian staf bahkan dicari bukti laporan keuangan enggak ada. Itu juga bisa lolos mendapat (dana kategori) Gajah. Ini kan repot," kata Kasiyarno kepada wartawan, Rabu (22/7/2020).
Kasiyarno kemudian menyoroti adanya organisasi besar yang diduga menjadikan POP Kemendikbud sebagai Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) organisasinya.
"Termasuk ada organisasi besar yang konon CSR suatu perusahaan, ada juga lembaga mungkin ada kedekatan dengan pejabat di dalam. Nah ini kita pertanyakan, apakah proses verifikasi dan seleksi ini transparan, bisa dipercaya," tegasnya.
Atas pertimbangan itu, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan mundur dari program ini dan meminta Nadiem untuk mengevaluasi sebelum dijalankan sepenuhnya.
Sebagai informasi, program Organisasi Penggerak Kemendikbud merupakan program pelatihan guru yang dilakukan ormas dengan hibah dana dari pemerintah senilai total Rp 595 miliar
Organisasi masyarakat yang lolos seleksi akan diberi dana yang besarnya sesuai kategori. Kategori gajah diberi dana hingga Rp20 miliar, kategori macan dengan dana hingga Rp5 miliar, dan kategori kijang dengan dana hingga Rp1 miliar.
Kemendikbud melalui surat Dirjen GTK tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomer 2314/B.B2/GT/2020 juga telah mendapatkan hasil rekomendasi Ormas Calon Penerima Bantuan Pemerintah dari Tim Evaluasi Independen (The SMERU Research Institute). Hasilnya, ada 156 ormas yang proposalnya telah lolos seleksi.
Baca Juga: Gandeng Tim Independen, Kemendikbud Takkan Intervensi Evaluasi Proposal POP
Berita Terkait
-
NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Mendikbud Nadiem Makarim
-
Muhammadiyah Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
-
8 Relawan Dianiaya Saat Kubur Pasien COVID-19, Muhammadiyah: Proses Hukum
-
Lantik Virtual 29 Pejabat Kemendikbud dan Rektor, Ini Pesan Menteri Nadiem
-
Gandeng Tim Independen, Kemendikbud Takkan Intervensi Evaluasi Proposal POP
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara