Buntut Polemik POP, Jokowi Didesak Cari Pengganti Menteri Nadiem

Suara.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim atas kinerjaya memimpin Kemendikbud.

Saleh menilai, evaluasi harus dilakukan lantaran Nadiem belum menorehkan satu prestasi pun selama menjabat. Padahal, kata dia, seharusnya Nadiem dapat membuktikan dirinya mampu memimpin Kemendikbud. Apalagi saat masa pandemi Covid-19, di mana kesempatan untuk menunjukan program dan inovasi di bidang pendidikan terbuka lebar.

Saleh juga menyoroti latar belakang pendidikan dan pekerjaan Nadiem yang diketahui tidak ada yang berkaitan dengan keahlian dirinya di bidang pendidikan.

"Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, justru Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (24/7/2020)

Termutakhir, Kemendikbud yang dipimpin Nadiem menuai kontroversi terkait proses seleski Program Organisasi Penggerak (POP) yang meloloskan dua yayasan terafiliasi perusahaan besar, yakni Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto. Selain itu, masih banyak organisasi dan entitas baru yang juga diloloskan.

Diketahui, akibat dari munculnya polemik tersebut, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU yang terdaftar POP justru memilih mengundurkan diri. Saleh mengatakan, pengunduran diri sebagai bentuk protes dari dua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut terhadap sikap Nadiem.

"Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," tutur Saleh.

Karena polemik tersebut, Saleh meminta Jokowi untuk segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem. Menurutnya, sebagai presiden, Jokowi dituntut menggunakan hak prerogatif mengganti Nadiem dengan seseorang yang lebih mengerti dan menguasi pendidikan untuk dimemimpin Kemendikbud.

“Insyaallah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," imbuh Saleh.

Baca Juga: Komisi X: Kemendikbud Harusnya Gandeng NU dan Muhammadiyah di POP