Hak Gender, Siswa di Thailand Protes Tentang Seragam dan Potongan Rambut

Suara.com - Puluhan siswa di Thailand berunjuk rasa menuntut penghapusan diskriminasi gender di ranah pendidikan.

Menyadur Channel News Asia, dalam protes yang digelar pada Rabu (29/7), para pelajar menyebut aturan seragam dan potongan rambut merupakan kebijakan yang diskriminatif.

Karenanya, mereka menginginkan pemerintah segera mencabut aturan-aturan yang disebut para siswa sebagai kurikulum usang.

Dengan membawa plakat dan spanduk serta bendera pelangi, para pengunjuk rasa yang memakai seragam ini berbaris di depan kantor Kementerian Pendidikan Thailand di Bangkok, meneriakkan aspirasi mereka.

Pengunjuk rasa yang terdiri dari siswa sekolah menengah pertama dan atas, mengatakan sistem kurikulum mereka saat ini sudah jauh ketinggalan zaman.

Secara khusus, mereka menyebutkan aturan panjang dan gaya rambut untuk siswa laki-laki dan perempuan membatasi hak-hak gender.

"Bagaimana dengan siswa dari gender lain? Ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh kementerian karena itu normal untuk menjadi beragam," ujar Panupong Suwannahong, seorang penyelenggara protes.

Demonstrasi ini datang di tengah peningkatan protes politik yang dipimpin mahasiswa di Thailand dalam beberapa minggu terakhir.

Kendati demikian, para pengunjuk rasa ini mengklaim tidak memiliki hubungan dengan gerakan anti-pemerintah.

Baca Juga: All New Toyota Corolla Cross untuk Indonesia Hanya Tipe Hybrid

Di tangga gedung kementerian, seorang siswa yang berunjuk rasa, Pimchanok, mencukur rambutnya dengan gunting listrik sebagai protes terhadap aturan gender yang menurutnya mencekik.

"Bagaimana dengan mereka yang gender fluid atau siswa non-biner?" kata Pimchanok.

Meski sebagian besar masyarakat Thailand adalah penganut Buddha yang konservatif, mereka dikenal trebuka dan bebas, khususnya terkait fenomena kelompom lesbian, gay, biseksual, transgender, queer (LGBT).

Kabinet negara ini pada 8 Juli lalu, mendukung RUU kemitraan sipil yang mengakui serikat sesama jenis dengan hak hukum yang hampir sama dengan psangan menikah. Ini merupakan salah satu langkah paling liberal di Thailand.

Namun, para aktivis mengatakan sistem pendidikan masih enggan melakukan perubahan terkait gender.

Nattapat Satavelarot, seorang pengunjuk rasa, merobek buku teks tentang kesehatan dan kebersihan, menolak apa yang disebutnya sebagai kurikulum diskriminatif.