Suara.com - Badan Legislasi DPR RI (Baleg) membantah tuduhan jika telah melakukan rapat pembahasan lanjutan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada Senin (3/8/2020) secara diam-diam.
Pernyataan itu menanggapi tuduhan dari ratusan buruh yang sempat berdemo di depan Gedung DPR RI, siang tadi.
"Kalau dibilang diam-diam siapa bilang kami diam-diam. Buktinya ini bisa diliput, kami siarkan secara live bisa diakses seluruh publik," kata Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2020).
Menurut Supratman, baru kali ini ada Undang-Undang dibahas tingkat Panitia Kerja (Panja) secara terbuka. Selama ini pembahasan serupa dilakukan secara tertutup.
"Biasanya itu panja tertutup, ini kami live dari awal kita buka persidangan sampai hari ini," ungkapnya.
Ia menambahkan, pembahasan Baleg hari ini hanya sebatas DIM RUU Cipta Kerja yang sifatnya redaksional belum kepada subtansial. Terkait mengapa pembahasan dilakukan di masa reses, Supratman menjawab hal itu agar ada titik temu yang dipersoalkan.
"Karena kalau tidak (dibahas di masa reses), kan tidak ada kepastian dari semua pihak. Artinya kita menghadapai situasi pandemi seperti sekarang kita tentu tidak berharap hari ini tiba-tiba UU Ciptaker bisa menjadi jalan keluar. Tapi kan kita harus punya rasa optimisme dong. Punya rasa harus kita carikan jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satunya," tuturnya.
Presiden KSPI Said Iqbal sebelumnya mengatakan, aksi unjuk rasa para buruh yang digelar di depan DPR RI merupakan aksi lanjutan yang sudah digelar pada pekan sebelumnya. Aksi ini akan dilakukan secara terus menerus selama pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih dilakukan secara diam-diam.
Menurutnya, aksi serupa juga akan dilakukan secara bergelombang di berbagai provinsi, dan puncaknya adalah tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang Paripurna DPR RI yang akan diikuti puluhan ribu buruh.
Baca Juga: Kecewa! Demo Buruh Bubar Gegara DPR Bahas RUU Cipta Kerja Secara Daring
Berita Terkait
-
Sinyal Positif dari Senayan: DPR Pastikan RUU Perampasan Digarap Setelah Naskah Akademik Rampung
-
Baleg DPR Belum 'Sentuh' RUU Perampasan Aset, Tunggu Naskah Rampung
-
Demo Memanas! Rapat RUU PPRT Cuma Dihadiri Anggota Hitungan Jari, Sisanya Kursi Kosong
-
UU Pemilu dan Partai Politik akan Disatukan, Ada Apa di Balik Langkah DPR?
-
RUU PPRT Dibiarin Molor 20 Tahun, Prabowo Janji 3 Bulan Beres Tapi DPR Malah 'Angkat Tangan'
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
-
Pelatih Persija Kasihan dengan Gerald Vanenburg, Soroti Situasi Timnas Indonesia U-23
-
Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Jadi Rp 2.042.000 per Gram
-
Video Lawas Nadiem Makarim Viral Lagi, Ngaku Lahir di Keluarga Anti Korupsi!
Terkini
-
Dilema KPK: Sita Mercy Antik Habibie dari Ridwan Kamil, tapi Pembayarannya Ternyata Belum Lunas
-
Bantah Tegas Kabar Darurat Militer, TNI: Tidak Ada Niat, Rencana Memberlakukan
-
Didesak Bebaskan Seluruh Demonstran yang Ditahan, Polri Klaim Tidak Antikritik
-
Zetro Staf KBRI Diduga Tewas di Tangan Pembunuh Bayaran, Presiden Peru Surati Prabowo
-
Kapuspen TNI Jawab Tuntutan 17+8 'Kembali ke Barak': Kami Hormati Supremasi Sipil
-
Tunjangan Rumah Setop, DPR Pastikan Pensiun Tetap Ada: Ini Rincian Gaji Anggota Dewan
-
DPR Setop Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Dasco Janji Buka-bukaan
-
Pemprov DKI Genjot Pengerjaan SJUT, Jakarta Lebih Rapi dan Modern
-
Apa Itu Tobat Nasional? Seruan Kardinal Ignatius Suharyo
-
Nadiem Tersangka Kasus Pengadaan Chromebook, Pukat UGM Soroti Buruknya Tata Kelola Sektor Pendidikan