Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap pembelian pengeras suara peringatan banjir hanya trik promosi dari perusahaan Jepang.
Karena itu, ia meminta cara lain untuk mengumumkan bencana diganti.
Anies mengatakan pengadaan pengeras suara banjir awalnya merupakan hibah dari salah satu perusahaan Jepang selaku produsen.
Selanjutnya setelah menerima, DKI membeli hingga terakhir menghabiskan dana Rp 4 miliar dan sudah memasangnya di 14 Kelurahan.
"Ini adalah cara promosi paling bagus, hibah dulu baru pengadaan dan strategi mereka (Jepang) sukses, kita belanja terus," ujar Anies melalui rekaman video di kanal YouTube Pemprov DKI yang dikutip Jumat (7/8/2020).
Menurutnya, pengeras suara itu memang cocok dipakai di Jepang. Sebab, Negeri Sakura itu menggunakannya untuk memperingati tsunami setelah gempa datang, bukan banjir.
"Kenapa Jepang pakai begini ya? Persis. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama. Lah kenapa pake alat begini? Ini dipakai karena tsunami," tuturnya.
Sementara itu untuk penanganan banjir, diperlukan prediksi yang lebih lama. Penanganannya pun juga harus dilakukan lebih dini karena sudah memperhatikan pergerakan air dari hulu.
Untuk pengumuman kepada warga, pengeras suara di masjid-masjid disebutnya sudah cukup untuk digunakan.
Baca Juga: Dipasang Anak Buah, Anies Sekarang Ngomel-ngomel soal Toa Banjir Rp 4 M
"Lah kalau (air di) Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa beritahu pakai apa? Perlu pengadaan? Enggak perlu. Semua masjid bisa dipakai," katanya.
Karena itu, ia meminta agar program pengadaan pengeras suara tak lagi dilanjutkan. Selain bisa pakai pengeras suara di masjid, pemberitahuan bisa juga disampaikan ke warga lewat media sosial WhatsApp.
"Lebih baik gunakan WA, (pengeras suara) masjid. Yang punya speaker ada di mana-mana. Ini udah terlanjur ada ya dipakai tapi jangan ditambah," katanya.
Sebelumnya dikemukakan, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 4 miliar untuk membeli perangkat pengeras suara atau Disaster Warning System (DWS) untuk peringatan terjadinya bencana menuai polemik. Sebab, dengan harga Rp 4 miliar hanya untuk membeli enam set toa.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta M Ridwan mengatakan pengeras suara yang dibeli bukan seperti yang terpasang di masjid-masjid.
Ridwan mengatakan, pengeras suara ini dilengkapi dengan sejumlah alat canggih untuk menunjang peringatan dini bencana di Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Parfum Paling Wangi Rasa Apa? Ini 5 Rekomendasi Aroma yang Populer
- 5 Rekomendasi Lipstik Wardah untuk Usia 40-an yang Elegan, Nyaman di Bibir dan Awet
- 5 HP Samsung Galaxy A Series Termurah: Layar Super AMOLED, 5G hingga NFC
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Pesaing Vario 125 dari Yamaha, Tampang Bernuansa R1M
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Seragam Sekolah yang Layak Masih Jadi Mimpi Sebagian Anak Indonesia
-
Indonesia Gabung WAICO, Pemerintah Tegaskan AI Bukan Ajang Pilih Kubu China-AS
-
3 Sunscreen Jepang agar Kulit Tampak Awet Muda, Lengkap Review Pembeli
-
Perjalanan Irwansyah Damanik, dari Pedagang Pasar Malam ke Bintang Warintil
-
Kemendag Menang Sengketa WTO, Akses Ekspor Rp7,34 Triliun ke Eropa Berhasil Diselamatkan
-
Tumpuk Sampah Sembarangan di Jakarta Bisa Berujung Denda Rp 500 Ribu
-
Meski Amplop Dikembalikan, KPK Bisa Jerat Raja Juli dengan Pasal Suap dan Gratifikasi
-
Anak Kecanduan Gawai Picu Gagal Ginjal dan Diabetes, Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras
-
Sopir Truk Wing Box Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Pantura yang Tewaskan 12 Pengantar Pengantin
-
Lebak Darurat Air Bersih, Kemarau Panjang Landa 90 Desa di 23 Kecamatan