Suara.com - Eks politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, yang menyebut bahwa kondisi perekonomian Indonesia terus meningkat di era SBY.
Menurut Dedek Uki, panggilan akrab Dedek Prayudi, kondisi perekonomian Indonesia di zaman Presiden SBY diakuinya tidak buruk, namun ia juga tidak menemukan keistimewaan.
"Kinerja ekonomi era SBY enggak jelek, tapi enggak istimewa juga," cuit Dedek Uki seperti yang dikutip Suara.com pada Jumat (7/8/2020).
Dedek Uki berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di zaman SBY tidak terlalu signifikan karena adanya commodity bom oleh Tiongkok dan India.
Ia juga menyinggung bahwa perekonomian Indonesia pernah merosot di era kepemimpinan SBY periode kedua.
"Pertumbuhan ekonomi 6% di periode pertamanya juga enggak "wow" mengingat di era itu ada commodity boom di mana pertumbuhan Tiongkok dan Indoa menyentuh 2 digit. Di periode 2, pertumbuhan RI merosot," sambung Dedek Uki.
Komentar Dedek Uki ini membalas pernyataan Ibas yang membandingkan kondisi perekonomian Indonesia sekarang dengan zaman ayahnya, SBY, menjabat.
"Alhamdulillah, kita pernah membuat itu. Ketika zaman mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga," kata Ibas di hadapan anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Kompleks Parlemen pada Kamis (6/8/2020
Sementara itu, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami kontraksi.
Baca Juga: Ma'ruf Amin Minta Ekonomi Syariah Optimalkan Teknologi Digital
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020 karena kesalahan pemerintah yang kurang menggenjot belanja pemerintah.
Hal tersebut dikatakan ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini dalam diskusi virtual, Kamis (6/8/2020).
"Terus terang Indef tidak menyangka pertumbuhan ekonomi sampai minus 5,32 persen dan ini diluar dugaan," kata Didik.
Didik pun dengan tegas menunjuk pemerintah sebagai biang keladi merosotnya Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang kuartal tersebut.
"Pemerintah yang diharapkan menjadi pilar penyelamat justru tidak ada, fungsinya tidak jalan," kata dia.
Dirinya menilai belanja pemerintah yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, mengalami kontraksi sebesar 6,9 persen selama kuartal II 2020, terutama pada belanja pemerintah pusat. Tapi sayangnya kata dia komponen ini tidak berjalan dengan baik.
Tag
Berita Terkait
-
Sektor Pertanian: Pemulih Ekonomi dan Penawar Pengangguran
-
Nyatanya Pemilu Tak Memengaruhi Perekonomian Jangka Panjang
-
SBY Punya Klub Voli Bernama Lavani, Artinya Langsung Bikin Baper
-
Daya Beli Lesu, Sektor Pertanian di DIY Alami Kontraksi Hingga 9,98 Persen
-
Praktik Kebijakkan Kelonggaran Pembayaran Angsuran
Terpopuler
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata