Kalau benar untuk ancang-ancang tahun 2024, mengapa tidak mendirikan partai politik? Pilar utama demokrasi kan partai politik," kata dia.
Salah satu penggagas KAMI, Ahmad Yani, eks politikus beberapa partai, menyatakan hanya akan menjadi gerakan moral.
Ahmad mengklaim kelompoknya tidak akan berubah menjadi organisasi masyarakat atau partai. Ia juga menolak jika kelompoknya disebut sebagai 'oposisi pemerintah'.
"Kami tidak dalam kerangka politik. Pemoilu 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kami menjauhi itu," ujarnya kepada pers usai deklarasi.
'Kritikus abadi'
Pakar politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego menilai kelompok baru ini tidak berpotensi memainkan peran besar dalam peta politik nasional.
Walau selama ini sudah sering mempersoalkan kebijakan pemerintah, Indria menyebut gerakan yang digagas oleh KAMI tidak akan menjadi perbincangan utama masyarakat.
"Yang membentuk KAMI itu para pengkritik yang abadi terhadap pemerintah. Yang mereka sampaikan punya dasar, tapi pemerintah tidak bisa memenuhi semua kritik mereka," ucapnya.
"Mereka memang vokal di media massa, tapi pengaruh mereka tidak sampai ke seluruh masyarakat, apalagi di akar rumput."
"Sepertinya ini tidak lebih dari upaya menjaga eksistensi mereka di perpolitikan," kata Indria.
Baca Juga: Gerindra Tak Masalah KAMI Kritik Pemerintah, Asal...
Apa langkah setelah deklarasi?
Refly Harun menyebut belum ada agenda tertentu yang akan KAMI gulirkan dalam waktu dekat. Meski begitu, ia berkata mereka akan muwujudkan kritik melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
"Beberapa kelompok sudah melakukannya, misalnya gugatan terhadap Perppu Penanganan Covid-19 oleh koalisi yang dipimpin Din Syamsuddin. Kami akan mendorong langkah-langkah seperti itu," kata Refly.
Juni lalu, MK menolak gugatan Din sehingga beleid itu tetap berlaku sampai saat ini.
Berita Terkait
-
Terpopuler: Beda Cara SBY vs Prabowo Tangani Banjir, Medali Emas Indonesia Cetak Rekor
-
Program Belanja 2025 Tembus Transaksi Rp272 Triliun
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Menko PMK Pratikno: Dana LPDP Harus Perkuat Riset dan Ekosistem Pendidikan Nasional
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka