Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tidak mempermasalahkan beberapa tokoh yang mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sebab menurutnya, hal itu merupakan kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
Kendati begitu, ia mengingatkan agar dalam hal berpendapat hingga mengkritik pemerintah, KAMI jangan sampai kebablasan.
"Saya pikir begini bahwa hak mengemukakan pendapat itu memang dijamin oleh undang-undang asal tidak kebablasan kan gitu. Sepanjang itu sesuai dengan koridor yang berlaku saya pikir silakan silakan saja para tokoh, masyrakat untuk kemudian membuat kritik membangun untuk pemerintah," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2020).
Diketahui sebelumnya, sederet tokoh nasional di antaranya, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan Said Didu menghadiri Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/8/2020).
Lewat akun Twitter, Din Syamsuddin, mengunggah poster yang bertuliskan pernyataan dari para tokoh penggagas KAMI tersebut.
Salah satunya pernyataan dari eks Panglima TNI Jend (Purn) Gatot Nurmantyo.
Dari isi poster tersebut, Gatot mengeluarkan pernyataan keras dan kontroversial.
Ia mengajak rakyat bergabung bersama dengan KAMI untuk menghancurkan pemerintahan oligarki rezim Jokowi.
Baca Juga: KAMI Deklarasi, Arief Poyuono: Beauty Contest Jelang Reshuffle Kabinet
“Bersama gerakan KAMI, mari hancurkan pemerintahan oligarki ini. Sudah saatnya rakyat mengambil alih,” ujar Gatot dalam poster tersebut.
Selain itu, Gatot juga menyampaikan orasinya saat menghadiri deklarasi KAMI.
Dalam orasinya, Gatot juga berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.
“Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang dan tidak beruntung lagi, mereka melakukan dengan topeng konstitusi apakah benar ini terjadi pada negeri kita? Biar rakyat yang menjawab,” ujarnya seperti dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com.
Selain itu, ia juga menyinggung permasalahan biologis yang saat ini tengah terjadi di Indonesia, yakni pandemi COVID-19.
Dia menyebutkan, penanganan pemerintah terlihat menggampangkan pandemi itu, bahkan lebih fokus kepada kepentingan lain.
Tag
Berita Terkait
-
KAMI Deklarasi, Arief Poyuono: Beauty Contest Jelang Reshuffle Kabinet
-
Gatot hingga Rocky Desak Cabut Mandat Jokowi, PDIP: Barisan Sakit Hati
-
Peringatan untuk Koalisi Aksi yang Digagas Din
-
Deklarasi KAMI, Seruan Keras Gatot hingga Rocky Gerung ke Rezim Jokowi
-
Deklarasi Koalisi Aksi, Analis: Mungkin Ancer-ancer Menuju Pilpres
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri