Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto geram dengan penggelontoran dana besar dari pemerintah yang sengaja menggandeng influencer untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan.
Mulyanto lantas membandingkan anggaran untuk para influencer tersebut dengan anggaran untuk lembaga riset dalam menyiapkan Vaksin Covid-19 yang hanya berkisar Rp5 miliar.
Padahal, lanjut dia, sisi kesehatan harus lebih diprioritaskan ketimbang pencitraan pemerintah yang disampaikan melalui influencer.
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (21/8/2020).
Mulyanto memandang pemerintah keliru apabila memberikan anggaran lebih kepada influencer, sementara di sisi lain anggaran untuk mendorong terciptanya vaksin dalam negeri tidak sebanding.
"Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer," ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan anggaran miliran rupiah bahkan mencapai triliun yang digelontorkan pemerintah untuk menggaet influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakannya.
Terkait itu, ICW menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan programnya sendiri.
Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa (PBJ) dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE kementerian, lembaga pemerintah non kementerian.
Baca Juga: Pemerintah Sewa Influencer, Said Didu: Uang Rakyat untuk Serang Rakyat
Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan Rp 1,29 triliun untuk belanja terkait aktivitas digital.
Aktivitas digital yang dimaksud ialah pengadaan melalui media sosial, YouTube, maupun menggandeng influencer.
"Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial," kata Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi ICW bertajuk "Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?", Kamis (20/8/2020).
Sementara, untuk menggandeng influencer pemerintah telah menggelontorkan Rp 90,45 miliar.
Menurut Egi, besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sosialisasi program dengan menggandeng influencer menjadi bentuk ketidakpercayaan Jokowi.
"Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya hingga harus gelontorkan anggaran untuk influencer," ujarnya.
Egi juga menganggap penggandengan influencer itu hanya membiasakan pemerintah menggunakan jalan pintas. Sebab, jasa influencer digunakan pemerintah untuk mempengaruhi opini publik dalam melancarkan kebijakan publik yang dibuat.
"Tidak sehat dalam demokrasi karena mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan tertutupnya percakapan publik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
Terkini
-
Wacana Gaji Guru Rp5 Juta Tuai Kritik: Apa Sudah Bisa Hidup Layak?
-
Detik-Detik Mencekam Gempa Venezuela, Warga: Awalnya Ada Peringatan, Lalu Semua Berguncang Hebat
-
Krisis Hunian di Ibu Kota, Pramono Setujui Pembangunan 11 Rusun Raksasa
-
Update Jumlah Korban Gempa Venezuela: 732 Warga, Ribuan Bangunan Rusak
-
PDIP Kritik Pernyataan Prabowo soal Demo Bayaran, Dinilai Bernada Ancaman ke Rakyat
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Aliran Gratifikasi Proyek Rp17 Miliar
-
Krisis Dokter di Pelosok, Legislator DPR Usul Pemerintah Pakai AI Jadi Solusi Darurat
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Tak Lagi Dianaktirikan, Menkes Pastikan BPJS Dokter Magang Kini Ditanggung Negara
-
Mahfud MD Tantang Prabowo Buka-bukaan: Siapa yang Bayar Demo Mahasiswa?