Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto geram dengan penggelontoran dana besar dari pemerintah yang sengaja menggandeng influencer untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan.
Mulyanto lantas membandingkan anggaran untuk para influencer tersebut dengan anggaran untuk lembaga riset dalam menyiapkan Vaksin Covid-19 yang hanya berkisar Rp5 miliar.
Padahal, lanjut dia, sisi kesehatan harus lebih diprioritaskan ketimbang pencitraan pemerintah yang disampaikan melalui influencer.
"Pemerintah terkesan lebih mementingkan citra daripada kesehatan dan keselamatan rakyat," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (21/8/2020).
Mulyanto memandang pemerintah keliru apabila memberikan anggaran lebih kepada influencer, sementara di sisi lain anggaran untuk mendorong terciptanya vaksin dalam negeri tidak sebanding.
"Ketimpangan alokasi anggaran ini sangat tidak wajar dari segi kepentingannya. Saat ini orang lebih butuh vaksin hasil riset para peneliti daripada celoteh para influencer," ujar Mulyanto.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan anggaran miliran rupiah bahkan mencapai triliun yang digelontorkan pemerintah untuk menggaet influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakannya.
Terkait itu, ICW menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak percaya dengan programnya sendiri.
Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa (PBJ) dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE kementerian, lembaga pemerintah non kementerian.
Baca Juga: Pemerintah Sewa Influencer, Said Didu: Uang Rakyat untuk Serang Rakyat
Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan Rp 1,29 triliun untuk belanja terkait aktivitas digital.
Aktivitas digital yang dimaksud ialah pengadaan melalui media sosial, YouTube, maupun menggandeng influencer.
"Jika ditelusuri berdasarkan kata kunci, ditemukan bahwa aktivitas digital banyak dilakukan melalui media sosial," kata Peneliti ICW Egi Primayogha dalam diskusi ICW bertajuk "Aktivitas Digital Pemerintah: Berapa Miliar Anggaran Influencer?", Kamis (20/8/2020).
Sementara, untuk menggandeng influencer pemerintah telah menggelontorkan Rp 90,45 miliar.
Menurut Egi, besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk sosialisasi program dengan menggandeng influencer menjadi bentuk ketidakpercayaan Jokowi.
"Jokowi tak percaya diri dengan program-programnya hingga harus gelontorkan anggaran untuk influencer," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata