Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai buzzer dan influencer mempromosikan program-program pemerintah lewat media sosial berdasarkan pesanan. Mereka gencar menyuarakan narasi-narasi positif pemerintah bukan gratis, tetapi karena ada bayaran.
Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, kehadiran influencer dan buzzer dalam promosi program-program pemerintah belum tentu murni atas pendapat pribadinya, namun sesuai orderan.
"Influencer atau buzzer jelas ada uangnya. Tapi bukan masalah uangnya, masalahnya dia bersuara karena pesanan. Ini persis seperti iklan," kata Asfinawati dalam diskusi yang diselenggarakan ICW secara virtual, Kamis (20/8/2020).
Asfinawati berpendapat, publik tidak dapat membedakan mana pendapat pribadi atau murni iklan dari setiap pesan yang disampaikan buzzer dan influencer. Meski ada yang menyadarinya namun tidak sedikit pula yang tidak akan memahaminya.
"Pemisahan yang tegas antara mana yang iklan, pesanan, dan itu yang sulit kita temukan akhir-akhir ini dengan adanya fenomena influencer atau buzzer ini," ujarnya.
Menurutnya peran buzzer justru mengurangi kualitas demokrasi. Pasalnya, buzzer dinilai tidak memiliki basis moral dalam menyebarkan pendapatnya di jagat maya.
"Kenapa? Karena demokrasi adalah pemerintahan dan atau suara rakyat, artinya itu mengasumsikan partisipasi rakyat yang aktif," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ketika Helm Baja Menjadi Senjata: Saatnya Memulangkan Brimob ke Posnya
-
Dituding Pilih-Pilih Endorse, Manajer Kuak Cara Tasya Farasya Terima Kerja
-
Tasya Farasya Dituding Ogah Pakai Produk Lokal, Manajer Klarifikasi Soal Tuduhan Pilih-Pilih Endorse
-
Dari Gerakan Non Blok ke Aliansi Amerika, Indonesia Tak Lagi Bebas Aktif Gegara ART dan BoP?
-
YLBHI Ingatkan TNI Soal Rencana Kirim 8.000 Pasukan ke Gaza: Tanpa Mandat PBB Bisa Ilegal
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu Terdekat di Jakarta
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- 8 Sepatu Lari On Cloud Diskon di Planet Sports, Hemat Jutaan Rupiah
Pilihan
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
Terkini
-
Lulusan SD Bisa Jadi PPSU, Pramono Anung Pangkas Syarat Kerja Demi Tekan Jumlah Pengemis Jakarta
-
BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal dan Lebih Kering
-
KPK Ungkap Kerugian Negara Kasus Korupsi Haji yang Seret Eks Menag Yaqut Tembus Rp622 Miliar
-
Kementerian PPPA: Fenomena Baby Blues Benar Ada, Minim Dukungan Keluarga Jadi Faktor
-
Tersangka Dulu Baru Hitung Kerugian Negara? Kubu Gus Yaqut Sebut KPK Salah Prosedur
-
Polda Metro Kerahkan Tim Elite, Buru Pelaku Pembunuhan Pensiunan JICT Ermanto Usman
-
KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Menteri Agama Yaqut Terkait Kasus Korupsi Haji
-
Ambisi Transisi Energi Bersih Indonesia, Seberapa Siapkah SDM Industri Surya?
-
Perang Iran dengan ASIsrael Memanas, UN Women Ingatkan Risiko pada Perempuan
-
Terbukti Selingkuh, Hakim di Sulteng dan Sabang Dipecat, Ada yang Tega Palsukan Data Istri