Suara.com - Penggunaan jasa buzzeRp oleh Pemerintahan Jokowi menuai sorotan sejumlah kalangan. Salah satunya dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu.
Melalui jejaring Twitter pribadinya pada Selasa (25/8/2020), M. Said Didu melayangkan komentar terkait buzzer politik tersebut.
"Semoga rezeki para buzzeRp halal sehingga tidak jadi racun untuk diri sendiri dan keluarga," tulisnya.
Komentar M. Said Didu ini menambah daftar tanggapan sederet tokoh akan keberadaan buzzeRp. Hanya saja, kali ini ia menanggapi perihal berkah tidaknya rezeki dari buzzeRp.
Hingga tulisan ini dibuat, cuitan M. Said Didu tersebut telah diretweets lebih dari 600 kali dan disukai oleh lebih dari 1.700 pengguna Twitter.
Tidak hanya itu, sejumlah warganet tampak menimpali unggahan M. Said Didu ini. Beberapa dari mereka mengganggap bahwa kucuran dana pemerintah untuk pendanaan buzzeRp kurang tepat.
"Miris juga duit rakyat dipakai beginian jika lihat dijalanan masih banyak pengemis gelandangan," ujar seorang waganet.
"Terus terang saya gak ikhlas kalau uang rakyat dimakan oleh buzzeRp," ungkap warganet lainnya.
BuzzerRp sendiri kini sedang menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh mendebatkan keberadaan buzzeRp ini dalam dunia perpolitikan.
Baca Juga: Keras! Tifatul Sembiring: Algoritma BuzzerRp Ini Memecah Belah Bangsa
M. Said Didu sendiri tercatat sudah beberapa kali mengomentari Pemerintah Jokowi terkait dengan penggunaan jasa BuzzeRp. Tidak hanya itu, M. Said Didu pun turut mengomentari keberadaan influencer yang juga mendulang pro dan kontra karena kucuran dana yang dinilai terlalu berlebihan.
Selain dari M. Said Didu, sejumlah politikus lain pun ikut bersuara. Tifatul Sembiring misalnya, melalui akun Twitternya pada Minggu (23/8/2020) ia menyebutkan bahwa buzzeRp memecah belah bangsa dan harus dihentikan.
Keras! Tifatul Sembiring: Algoritma BuzzerRp Ini Memecah Belah Bangsa
Keberadaan buzzeRp di tengah dunia perpolitikan Indonesia menuai sorotan sejumlah tokoh, salah satunya Tifatul Sembiring. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tersebut menyuarakan komentar tentang keberadaan buzzerRp melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (23/8/2020).
"Algoritma buzzeRp ini memecah belah bangsa," tulis Tifatul Sembiring.
Menurutnya, buzzeRp seringkali melakukan tindak provokasi yang berlebihan. Mereka tidak jarang menghakimi orang tanpa bukti-bukti yang kuat. Selain itu, Tifatul Sembiring pun menilai buzzeRp sering mencela orang yang berbeda pandangan dengan mereka tanpa pandang bulu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Bangunan Ponpes Al Khoziny Ambruk, Prabowo Minta Cek Semua Infrastruktur Pesantren!
-
HUT ke-80 TNI di Monas, Ketua DPD RI : TNI Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat
-
Luhut dan Bahlil Apresiasi Pertemuan PrabowoJokowi, Tanda Kedewasaan Politik
-
Dari Salat di Reruntuhan hingga Amputasi: Cerita Mengharukan Korban Selamat Ponpes Al Khoziny
-
Atasi Masalah Sampah Ibu Kota, DPRD Dorong Pemprov DKI dan PIK Jalin Kolaborasi
-
Prabowo: Organisasi TNI yang Usang Harus Diganti Demi Kesiapan Nasional
-
MBG Tetap Jalan Meski Kekurangan Terjadi, Pemerintah Fokus Sempurnakan Perpres Tata Kelola
-
HUT ke-80 TNI, PPAD Ajak Rawat Persatuan dan Kawal Masa Depan Bangsa
-
Kejati Banten Siap Jadi Mediator Polemik Penutupan Jalan Puspitek Serpong
-
HUT ke-80 TNI, Dasco: TNI Profesional dan Berkarakter Rakyat Jaminan Demokrasi