Suara.com - Penggunaan jasa buzzeRp oleh Pemerintahan Jokowi menuai sorotan sejumlah kalangan. Salah satunya dari Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu.
Melalui jejaring Twitter pribadinya pada Selasa (25/8/2020), M. Said Didu melayangkan komentar terkait buzzer politik tersebut.
"Semoga rezeki para buzzeRp halal sehingga tidak jadi racun untuk diri sendiri dan keluarga," tulisnya.
Komentar M. Said Didu ini menambah daftar tanggapan sederet tokoh akan keberadaan buzzeRp. Hanya saja, kali ini ia menanggapi perihal berkah tidaknya rezeki dari buzzeRp.
Hingga tulisan ini dibuat, cuitan M. Said Didu tersebut telah diretweets lebih dari 600 kali dan disukai oleh lebih dari 1.700 pengguna Twitter.
Tidak hanya itu, sejumlah warganet tampak menimpali unggahan M. Said Didu ini. Beberapa dari mereka mengganggap bahwa kucuran dana pemerintah untuk pendanaan buzzeRp kurang tepat.
"Miris juga duit rakyat dipakai beginian jika lihat dijalanan masih banyak pengemis gelandangan," ujar seorang waganet.
"Terus terang saya gak ikhlas kalau uang rakyat dimakan oleh buzzeRp," ungkap warganet lainnya.
BuzzerRp sendiri kini sedang menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh mendebatkan keberadaan buzzeRp ini dalam dunia perpolitikan.
Baca Juga: Keras! Tifatul Sembiring: Algoritma BuzzerRp Ini Memecah Belah Bangsa
M. Said Didu sendiri tercatat sudah beberapa kali mengomentari Pemerintah Jokowi terkait dengan penggunaan jasa BuzzeRp. Tidak hanya itu, M. Said Didu pun turut mengomentari keberadaan influencer yang juga mendulang pro dan kontra karena kucuran dana yang dinilai terlalu berlebihan.
Selain dari M. Said Didu, sejumlah politikus lain pun ikut bersuara. Tifatul Sembiring misalnya, melalui akun Twitternya pada Minggu (23/8/2020) ia menyebutkan bahwa buzzeRp memecah belah bangsa dan harus dihentikan.
Keras! Tifatul Sembiring: Algoritma BuzzerRp Ini Memecah Belah Bangsa
Keberadaan buzzeRp di tengah dunia perpolitikan Indonesia menuai sorotan sejumlah tokoh, salah satunya Tifatul Sembiring. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika RI tersebut menyuarakan komentar tentang keberadaan buzzerRp melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (23/8/2020).
"Algoritma buzzeRp ini memecah belah bangsa," tulis Tifatul Sembiring.
Menurutnya, buzzeRp seringkali melakukan tindak provokasi yang berlebihan. Mereka tidak jarang menghakimi orang tanpa bukti-bukti yang kuat. Selain itu, Tifatul Sembiring pun menilai buzzeRp sering mencela orang yang berbeda pandangan dengan mereka tanpa pandang bulu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional