Pakar Telematika Sebut UU Penyiaran Perlu Diperbaharui

Suara.com - Pakar Telematika Roy Suryo menilai UU Penyiaran baru diperlukan agar aktual dengan era digital. Dia mengatakan kebebasan berekspresi diperlukan dalam iklim demokrasi.

"Sebaiknya @DPR_RI & @kemkominfo segera membuat UU Penyiaran yang baru, yang aktual dengan Kondisi terkini sehingga Pasal yang di Uji Materikan oleh RCTI & iNewsTV tidak perlu terjadi. Namun, aturan hukum tetap diperlukan agar tidak absolut," kata Roy dalam cuitannya di Twitter, Kamis (27/8/2020) kemarin. 

Roy menambahkan, gugatan RCTI terkait uji materi UU Penyiaran merupakan hak dari pihak penggugat. Jika UU Penyiaran dikabulkan Mahkamah Kontitusi (MK), maka pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut.

"Saya sih melihatnya sah-saja saja RCTI dan iNews sebagai entitas bisnis penyiaran melakukan uji materi tersebut. Perkara pemerintah punya "posisi" sendiri, itu memang sudah tupoksinya," ungkap Roy.

Roy melanjutkan ketika gugatan uji materi UU Penyiaran itu berguna untuk masyarakat banyak dan melindungi hak rakyat, maka tidak menjadi masalah.

"Bagi saya, sepanjang bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat, go on," kata Roy.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menambahkan, meski ada pengamat media sosial yang berpendapat lain, itu karena memang yang bersangkutan hanya menonjolkan kebebasan ekspresi.

Namun intinya, semua yang berhubungan dengan akses yang bisa diterima publik memang tetap harus ada aturannya.

"Tidak bisa dengan alasan-alasan kebebasan ekspresi begitu, terus liar tanpa aturan," tambah Roy.

Baca Juga: Heboh Kasus Gugatan RCTI, Ini Tanggapan Fiersa Besari

Seperti diketahui, menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis Internet, tanpa terkecuali baik lokal maupun asing, adalah tujuan dari stasiun televisi RCTI dan iNews dalam mengajukan permohonan uji materi (judicial review/JR) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.

"Jika JR dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis Internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah (hoax) dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI. Ini tanpa terkecuali, untuk penyiaran berbasis Internet lokal maupun asing," kata Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik.

Bila judicial review tersebut dikabulkan, Chris berharap isi tayangan video berbasis Internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi maupun SARA, sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan dari JR tersebut, lanjutnya, akan ikut ambil bagian menjadikan NKRI kembali kepada marwahnya sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya merdeka, tetapi juga bersatu, adil dan makmur sebagaimana jelas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari sisi landasan hukum, Chris mengatakan UU Penyiaran No.32/ Tahun 2002, Pasal 1 ayat 2, menyebutkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

"Dengan tegas disebutkan bahwa penyiaran adalah yang menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan tayangan video berbasis Internet, seperti OTT, media sosial, dan lainnya, juga menggunakan spektrum frekuensi radio," jelasnya.