Suara.com - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa langkah normalisasi hubungan kedua negara tak akan tercapai apabila Palestina tak diberikan hak merdeka.
Menyadur Israel National News, Senin (7/9/2020), raja Salman yang berbicara lewat telepon dengan Trump diminta untuk mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) yang telah setuju 'berdamai' dengan Israel.
UEA sendiri menjadi negara Arab ketiga yang menormalkan hubungan dengan Israel setelah Mesir dan Yordania.
Raja Salman, dilaporkan Reuters, mengaku menghargai upaya AS mendukung perdamaian antar negara-negara Arab.
Namun, dia ingin melihat solusi yang adil dan permanen terkait masalah Palestina berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab yang diusulkan oleh kerajaan pada tahun 2002.
Arab Saudi bersikeras bahwa Israel menerima Prakarsa Perdamaian Saudi tahun 2002.
Prakarsa Perdamaian itu menetapkan bahwa 22 negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas penarikan Israel dari Yudea dan Samaria.
Israel sampai saat ini telah menolak proposal Saudi tahun 2002 karena isi Prakarsa Perdamaian itu dinilai merugikan negara Yahudi tersebut.
Negara-negara Arab menyerukan kepada Israel untuk menerima apa yang disebut "hak untuk kembali" bagi jutaan keturunan Arab yang melarikan diri dari Israel pra-negara, yang secara efektif mengakhiri negara Yahudi.
Baca Juga: China, Iran, dan Rusia Disebut Merencanakan Intervensi Pilpres AS
Permintaan raja Salman terkait dikembalikannya hak Palestina sebagai negara yang berdaulat muncul setelah Donald Trump baru-baru ini mengajak Arab Saudi untuk bergabung dengan kesepakatan Israel-UEA.
Seorang anggota senior keluarga kerajaan Saudi kemudian menekankan bahwa harga Arab Saudi untuk menormalkan hubungan dengan Israel adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.
Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi ada desas-desus dalam beberapa tahun terakhir tentang pemulihan hubungan antara kedua negara. Pejabat Saudi membantah laporan itu.
Sementara Arab Saudi tidak mengakui Israel, pekan lalu kerajaan mengatakan akan mengizinkan penerbangan antara UEA dan Israel, termasuk oleh pesawat Israel, untuk menggunakan wilayah udaranya.
Tag
Berita Terkait
-
Kebakaran Hutan California, Puluhan Orang Terjebak di Waduk
-
Resepsi Berujung Ratusan Orang Terinfeksi Virus Corona, 3 Meninggal Dunia
-
Viral Bule AS Masuk Islam Nikahi Gadis Berhijab Gadis Cilacap, Bikin Baper
-
Ulasan DW: Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Amankan Takhta?
-
Heboh Aldi Taher Deklarasikan Diri Jadi Presiden Amerika Serikat
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau